Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap longsor yang terjadi di ruas Tol Cisumdawu, tepatnya di Kilometer 177, Kabupaten Sumedang.
Ia mengingatkan kejadian tersebut tidak hanya mengancam infrastruktur jalan tol, tetapi juga keselamatan masyarakat yang melintas maupun warga sekitar.
“Kami mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bersama pemerintah segera mencari solusi permanen. Harapannya, longsor bisa dimitigasi tanpa harus mengubah trase jalan, karena itu lebih rumit dan mahal. Keselamatan pengguna jalan harus jadi prioritas,” kata Lasarus, Selasa (16/9/2025).
Lasarus mengungkapkan, Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu telah melakukan Kunjungan Kerja Spesifik untuk meninjau langsung kondisi lapangan.
Ia menjelaskan bahwa saat ini pekerjaan konstruksi darurat sudah dilakukan, namun langkah itu hanya bersifat sementara dan belum menjawab kebutuhan jangka panjang.
Berdasarkan data yang diperoleh tim lapangan, area di atas titik longsor mencakup sekitar 7 hektare lahan. Jika tidak segera dilakukan penanganan komprehensif, pergeseran tanah dikhawatirkan akan semakin meluas sehingga berpotensi menimbulkan risiko lebih besar.
"Selain berdampak pada keamanan lalu lintas, potensi longsor ini juga bisa menimbulkan kerugian besar jika mengganggu operasional tol dalam jangka panjang. Karena itu, kami meminta adanya rencana mitigasi jangka pendek dan jangka panjang yang jelas dari pihak pengelola," ujar Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Lasarus menilai, peristiwa ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi perencanaan awal konstruksi jalan tol, termasuk analisis geoteknik dan daya dukung tanah di wilayah tersebut.
Menurutnya, kejadian longsor tidak boleh dibiarkan menjadi ancaman berulang karena akan menimbulkan beban biaya perbaikan yang besar serta mengganggu kelancaran transportasi publik.
Lebih lanjut, ia menegaskan Komisi V DPR RI akan mengawal ketat proses perbaikan hingga tuntas. Pihaknya menekankan agar setiap keputusan teknis yang diambil oleh pemerintah maupun BUJT selalu menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Komisi V DPR RI memastikan akan terus mengawal proses perbaikan dan menekankan agar keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam setiap keputusan teknis,” pungkasnya.
