Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari PDI Perjuangan, Nyumarno menggelar reses yang ke 2 tahun 2025 ,yang berlangsung di kantor Kecamatan Cikarang Timur, Sabtu (6/9).
Reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, dalam menampung usulan bagi pembangunan yang targetnya dapat masuk sebagai prioritas pembangunan.
Nyumarno merupakan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan yang sudah 11 tahun meniti karier politik nya di DPRD Kabupaten Bekasi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Ini adalah periode ke-3 dirinya di DPRD, bahkan pada Pileg 2024 kemarin, dirinya menorehkan sejarah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dengan perolehan suara terbanyak di Kabupaten Bekasi, dari semua parpol dan dari semua Caleg yang berkontestasi.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
"Reses ini merupakan kesempatan bagi saya untuk bertemu dengan masyarakat di Daerah Pemilihan saya, mendengarkan keluhan serta harapan masyarakat terkait berbagai isu, termasuk masukan penting seperti bidanh pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,"ujar Nyumarno, pada Sabtu 6/09/2025..
Nyumarno mengungkapkan selama 11 tahun sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi dirinya tidak pernah melewatkan reses, dari awal menjabat Reses selalu saya jalankan. Ia menekankan pentingnya reses sebagai sarana untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat khususnya di dapilnya.
Nyumarno juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait PPDB online yang menjadi aspirasi masyarakat, terutama terkait aturan zonasi yang berubah-ubah setiap tahunnya. Kadang jalur zonasi di awal, kadang jakur zonasi di atur di akhir, itu tadi salah satu Ketua RT keluhkan dan sampaikan saat Reses.
Selain itu sambung Nyumarno, Infrastruktur menjadi prioritas utama, termasuk jalan lingkungan, drainase, sarana olahraga, dan penerangan jalan umum juga banyak menjadi hal yang disampaikan peserta saat Reses tadi.
Isu lingkungan hidup juga menjadi perhatian, dengan munculnya usulan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
"Salah satu usulan menarik adalah pembentukan incenator di setiap RW untuk mengatasi masalah sampah, tadi juga tersampaikan usulan tersebut dari pengurus lingkungan di wilayah Cikarang Selatan, ungkap, Nyumarno.
Nyumarno menjelaskan bahwa APBD Kabupaten Bekasi saat ini sedang tidak baik-baik saja karena beban kewajiban atas konsekuensi gaji dan tunjangan P3K yang kemarin dilantik kan juga banyak. Belanja pegawai sudah menyentuh lebih dari 40%, yang menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini.
Nyumarno menekankan pentingnya memaksimalkan pendapatan daerah dan menghindari kebocoran anggaran, dan memanfaatkan CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan-perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah.
"Pemerintah daerah perlu memiliki strategi untuk mengakses anggaran dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat, serta meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak. Termasuk hubungan yang baik dengan para wakil rakyat di DPR RI, yang khususnya dari Dapil Kabupaten Bekasi, kamu harapkan membantu Bupati Bekasi untuk mengakses pembangunan dan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk di bawa ke Kabupaten Bekasi,” tukasnya.
Usulan kenaikan Honor RT/RW.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
Nyumarno menjelaskan bahwa kenaikan honor RT/RW masih dalam proses pembahasan dan belum bisa dipastikan. Ia berharap bahwa kenaikan honor RT/RW dapat dilakukan dan untuk pertama kalinya dimulai bertahap pada tahun 2026 mendatang, namun besarnya kenaikan masih belum bisa ditentukan.
"Saya berharap agar pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan daerah untuk lebih maksimal dalam menjemput program - program dari pemerintah pusat dan bekerja sama dengan DPR RI dari Dapil Kabupaten Bekasi.
Termasuk perlunya membentuk Tim Terpadu lintas OPD untuk berkirim surat ke Pemerintah Pusat, meminta kenaikan DAU, DAK baik fisik maupun non fisik. Jangan hanya pasrah, given dan menunggu, harus aktif jemput bola dan kirim permohonan kenaikan DAU dan DAK pokoknya, semua ini untuk k kemajuan pembangunan Bekasi, agar benar benar terwujud Kabupaten Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” tutupnya.
