Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PDI Perjuangan, Paoji Nurjaman, meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperketat proses penjaringan dan seleksi calon kepala desa menyusul diamankannya oknum Kepala Desa Tamanjaya, Kecamatan Ciemas, berinisial US dalam perkara penyalahgunaan narkotika.
“Saya sangat menyayangkan. Apalagi ini masuk Dapil VI dan wilayah tersebut merupakan desa wisata yang harus kita jaga. Bukan hanya nama baik wilayah dan pariwisatanya, tetapi juga nama baik pemerintah,” kata Paoji, Jumat (7/8/2026).
Paoji menyayangkan adanya kasus tersebut, terlebih Kecamatan Ciemas merupakan bagian dari wilayah wisata yang tengah dikembangkan. Menurutnya, aparatur pemerintahan desa seharusnya mampu menjadi contoh bagi masyarakat, termasuk dalam menjaga nama baik wilayah, desa wisata, serta pemerintah daerah.
Ia menegaskan, apabila seorang pejabat atau aparatur desa terbukti melakukan pelanggaran hukum, proses hukum harus tetap berjalan tanpa membedakan status sosial maupun jabatan.
“Atas nama pribadi dan DPRD, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai ada anggapan karena ini pejabat kemudian berbeda dengan masyarakat. Di depan hukum semua sama,” tegasnya.
Paoji juga menyampaikan sikap PDI Perjuangan yang menyayangkan peristiwa tersebut. Ia berharap kejadian ini menjadi evaluasi sekaligus pembelajaran bagi kepala desa lainnya agar tidak terjerumus dalam persoalan narkotika.
“Kami atas nama PDI Perjuangan menyayangkan kejadian seperti ini. Mudah-mudahan menjadi cambuk dan contoh bagi kepala desa yang lain. Kalau memang terbukti melakukan pelanggaran, silakan berhadapan dengan hukum dan ikuti prosesnya,” katanya.
Menurut Paoji, pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. DPRD, pemerintah daerah, kepolisian, serta organisasi masyarakat perlu memperkuat pengawasan secara bersama-sama.
Hal itu dinilai penting karena sebelumnya telah muncul gerakan dari sejumlah organisasi masyarakat di wilayah Dapil VI yang menyuarakan komitmen pemberantasan narkoba.
“Apalagi sebelumnya di Dapil VI ada gerakan dari beberapa organisasi masyarakat untuk memberantas narkoba. Mari kita sama-sama mengawasi. DPRD, pemerintah, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat harus bergabung,” ujarnya.
Paoji menilai masih adanya kasus narkoba menunjukkan bahwa upaya pemberantasan membutuhkan pengawasan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Kelemahan dan kekurangan pasti ada. Karena itu mari kita perbaiki bersama dan kita awasi bersama,” ucapnya.
Selain menyoroti penanganan kasus, Paoji meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperketat proses penjaringan dan seleksi calon kepala desa. Ia mengingatkan pentingnya pemeriksaan kesehatan, termasuk tes narkoba, dalam proses seleksi calon kepala desa.
“Sebetulnya dalam penjaringan kepala desa, pemeriksaan kesehatan dan tes narkoba itu harus dilaksanakan dengan benar. Jangan hanya menjadi formalitas,” ungkapnya.
Paoji menyebut pada 2027 mendatang diperkirakan terdapat sekitar 220 desa yang akan menghadapi proses pemilihan kepala desa. Karena itu, menurutnya, proses penyaringan calon kepala desa harus dilakukan secara serius dan transparan.
“Kami mendorong pemerintah agar dalam penyaringan calon kepala desa betul-betul melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk tes narkoba dan pemeriksaan lainnya. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Ia menilai kepala desa memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, calon kepala desa yang akan dipilih harus memiliki kondisi kesehatan dan integritas yang baik.
“Kita saja ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPRD ada persyaratan pemeriksaan kesehatan dan narkoba. Apalagi kepala desa yang setiap hari menjadi pemimpin dan contoh bagi masyarakat. Pemeriksaannya harus benar-benar dilakukan,” pungkasnya.
