Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono, mengajak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya untuk bertemu dengan Ikatan Pemulung Indonesia di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.
Ikatan pemulung tersebut ingin menuntut perhatian pemerintah terkait status profesi, jaminan sosial dan juga keinginan untuk dilibatkan dalam beberapa program pemerintah yang berkaitan dengan daur ulang pengolah sampah.
Baca: Banteng Jabar Ajak Pesantren Bersinergi Menggemakan Ramadan
"Saat ini mereka menuntut ada perhatian pemerintah terkait dengan status pemulung sendiri, terkait dengan profesi yang diakui oleh pemerintah. Yang kedua mereka ingin juga kepastian terkait dengan jaminan sosial. Mereka juga ingin dilibatkan dalam beberapa program pemerintah terkait dengan daur ulang yang melibatkan perusahaan dan yang lainnya. Nah, sehingga saya mohon izin Bu Menteri, mohon disiapkan waktu (untuk berkunjung),” ujar Ono dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KLHK di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3).
Ono mengajak Menteri KLHK untuk melakukan audiensi segera mungkin. Lantaran ini merupakan terkait nasib daripada jutaan pemulung yang ada di Indonesia.
Pemulung di Indonesia, berdasarkan data yang Ono dapatkan, jumlahnya mencapai sebanyak 3,7 juta dan mayoritas berasal dari daerah Indramayu yang merupakan daerah pemilihannya.
Baca: Ono Papar Kunci Cegah Tawuran & Kekerasan Pada Pelajar di Jabar
“Jadi, tentunya ini bukan hanya bicara dapil saya, yang pemulung di Bekasi, di Jakarta juga Indramayu termasuk Cirebon, Subang. Tapi tentunya terkait dengan nasib mereka dan peran mereka juga yang terkait dengan bagaimana mengurangi sampah di Indonesia ini,” tuturnya.
Di sisi lain, Ono juga menyampaikan bahwa para pemulung ini tidak mau dicap sebagai masyarakat miskin melainkan pekerja miskin.
"Mereka enggak mau dicap sebagai masyarakat miskin karena mereka penghasilannya di atas kemiskinan ekstrim. Mereka enggak mau dicap sebagai miskin ekstrim, tapi hanya pekerja miskin yang perlu bantuan juga dari pemerintah,” pungkasnya.
