Ikuti Kami

Ono Papar Kunci Cegah Tawuran & Kekerasan Pada Pelajar di Jabar

Menurut Ono, perlu dilakukan evaluasi mendalam tentang program pendidikan di Jawa Barat.

Ono Papar Kunci Cegah Tawuran & Kekerasan Pada Pelajar di Jabar
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono.

Bogor, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengikuti diskusi bersama Forum OSIS SMKN 2 Kota Bogor, (Jabar).

Ono mengungkapkan ada sejumlah hal yang disampaikan dalam diskusi tersebut. Salah satunya, perihal tawuran dan kekerasan pada pelajar. Diungkapkan oleh Koordinator Forum OSIS Kota Bogor, Azhar P Dedytama, masalah ini terjadi karena kurangnya kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lain selain belajar mengajar.

Baca: Novita Hardini: Anak Muda Tidak Boleh Apatis terhadap Politik

Adapun minimnya kegiatan ekstrakurikuler ini disebut akibat pihak sekolah tidak mempunyai anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut.

"Saya sampaikan akan instruksikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan untuk membedah anggaran dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat dan mendorong alokasi anggaran untuk SMK yang difokuskan pada fasilitas praktik dan kegiatan lain untuk mencegah tawuran dan tindak kekerasan pada pelajar," ungkap Ono dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (21/3/2023).

Selain itu, forum diskusi ini juga membahas sulitnya koordinasi setelah kewenangan SMA/SMK diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apalagi jika terjadi masalah.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bogor yang menyebut UPTD Pendidikan Provinsi sering kali tidak bisa mengambil keputusan apabila ada permasalahan. Sehingga mereka harus langsung ke Kepala Dinas Pendidikan yang berkantor di Bandung. Diharapkan, kewenangan SMA/SMK dikembalikan lagi ke Pemerintah Kota.

Baca: Puan Beri Kuis Berhadiah HP di Ponpes Darul Ulum Kubu Raya

"Saya menyampaikan bahwa kewenangan SMA/SMK diatur oleh Pemerintah Pusat dan pasti akan saya sampaikan ke Pemerintah Pusat melalui DPR RI tentang sulitnya komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi bila ada masalah dan aspirasi untuk mengembalikan SMA/SMK di bawah kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan indeks lama sekolah di Jawa Barat hanya 8,9 tahun. Artinya, hanya sampai kelas 9 atau 3 SMP. Oleh karena itu, seyogyanya pendidikan menjadi prioritas yang paling utama.

Menurut Ono, perlu dilakukan evaluasi mendalam tentang program pendidikan di Jawa Barat. Sehingga Jawa Barat bisa mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dengan lebih baik.

Quote