Tangerang, Gesuri.id – Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abidin Fikri, menekankan bahwa peringatan kemerdekaan Indonesia bukan sekadar seremonial belaka. Kemerdekaan harus dimaknai sebagai upaya nyata negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, khususnya bagi masyarakat yang masih hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketelantaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Abidin saat menjadi narasumber dalam Lokakarya Kebangsaan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Dewan Pakar Nasional Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) di Tangerang, Rabu (19/8/2026).
Lokakarya yang mengangkat tema “Kemerdekaan, Kedaulatan, dan Masa Depan Indonesia: Menimba Api Pemikiran Bung Karno untuk Menjawab Tantangan Zaman” ini dibuka oleh Wakil Ketua MPR RI, Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Menurut Abidin, momentum 81 tahun Indonesia merdeka harus menjadi refleksi mendalam mengenai sejauh mana manfaat kemerdekaan telah dirasakan oleh masyarakat.
“Kemerdekaan tidak cukup hanya kita rayakan. Kemerdekaan harus kita ukur dari sejauh mana rakyat merasakan kehadiran negara, terutama mereka yang paling membutuhkan perlindungan dan keberpihakan,” ujar Abidin.
Lebih lanjut, ia merujuk pada amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Baginya, klausul konstitusional ini merupakan mandat moral yang menuntut tanggung jawab penuh negara dalam memberikan perlindungan sosial.
“Indonesia yang merdeka dan berdaulat tidak boleh membiarkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan ketelantaran. Negara harus hadir melalui kebijakan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Abidin menekankan bahwa kehadiran negara tidak boleh berhenti pada bantuan yang bersifat sementara atau sporadis. Sebaliknya, kebijakan yang diimplementasikan harus mampu meningkatkan kemandirian masyarakat sekaligus secara sistematis memutus mata rantai kemiskinan.
Dalam forum tersebut, ia juga mengajak generasi penerus untuk terus menggali pemikiran Bung Karno mengenai kedaulatan, kemandirian (berdikari), dan keadilan sosial. Menurutnya, gagasan pendiri bangsa tersebut tetap relevan sebagai kompas dalam menghadapi tantangan zaman.
“Menimba api pemikiran Bung Karno bukan berarti terjebak di masa lalu. Kita mengambil semangat dan gagasannya untuk menjawab persoalan masa kini dan masa depan. Kedaulatan negara sejatinya tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan rakyatnya,” pungkas Abidin.
