Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan menginstruksikan anggota legislatifnya di Jawa Barat untuk meningkatkan pengawalan terhadap APBD.
Hal ini dirasa penting mengingat saat ini kondisi perekonomian belum membaik.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menjelaskan, partainya sejak awal menjadikan program kerakyatan sebagai fondasi utama dalam menyelesaikan persoalan rakyat, baik di tingkat provinsi maupun daerah. Karena itu, menghadapi kondisi ekonomi yang masih menantang ini, pihaknya mendorong DPRD harus lebih ketat dan selektif dalam mengawal anggaran.
"Saat ini kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja," kata Ono saat memimpin bimbingan teknis (bimtek) bagi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, di Kota Bandung, Senin (1/12).
Dia menjelaskan, DPRD harus memastikan program yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Harus bisa mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja," katanya.
Bahkan, menurut Ono, program yang dijalankan pun harus mengoptimalkan penanganan kesehatan termasuk stunting serta akses layanan kesehatan yang benar-benar berkualitas. Untuk pendidikan juga harus benar-benar teranggarkan.
Untuk diketahui, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menggelar bimtek. Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan terutama pascapenetapan APBD 2026 di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Bimtek bukan sekadar agenda rutin, tapi sarana strategis untuk memperbarui kapasitas dan mengingatkan kembali komitmen anggota dewan terhadap kerja kerakyatan. Bimtek ini menjadi momentum untuk menguatkan kembali peran anggota DPRD dalam menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan secara lebih maksimal," papar Ono.
