Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk melihat data dan fakta terkait kasus pemerkosaan pada kerusuhan Mei 1998.
Salah satu yang disinggung Bambang Pacul adalah pernyataan Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie yang menyatakan penyesalannya terhadap kasus pemerkosaan yang terjadi.
"Terkait dengan tidak ada pemerkosaan, ya silakan dibaca Pak Habibie. Waktu itu Presiden Habibie, de jure Presiden, statement-nya apa? Ya silakan dibaca," ujar Bambang Pacul dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
Ia mengatakan, Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan mungkin memiliki pandangan tersendiri dalam melihat sejarah.
Dalam hal ini, Bambang Pacul meminta politikus Partai Gerindra itu tidak merasa benar sendiri dalam melihat kasus pemerkosaan pada kerusuhan 1998.
"Subjektivitas akan mempengaruhi. Ini yang disadari. Jangan kemudian sok bener-beneran, enggak bisa, ya. Begitulah logika dunia wilayah timur, dunia wilayah timur, ada rasa... Artinya soal rasa sangat amat penting di wilayah dunia timur. Jadi jangan sok bener sendiri, oke," ujar Bambang Pacul.
Kendati demikian, ia menyatakan bahwa perbedaan pandangan dalam melihat sejarah tidak bisa diselesaikan dengan "ngotot-ngototan". Sebab, subjektivitas tidak bisa lepas dalam rencana penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.
"Kalau ngotot-ngototan ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri. Just as simple as that. Woooo iya toh... simpel-simpel saja," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan.
Seperti diketahui Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie pernah mengutarakan penyesalannya terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
Penyesalannya itu disampaikan pada 15 Juli 1998, yang kini dapat dibaca dalam prasasti yang terpampang di depan pintu masuk kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Pernyataan Habibie itu juga menjadi momentum pemerintah memberikan perlindungan dan keamanan terhadap seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali untuk perempuan.
Tiga bulan pasca penyesalan Habibie itu, berdirilah Komnas Perempuan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181 Tahun 1998, pada 9 Oktober 1998.
