Jakarta, Gesuri.id — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi, Darmadi Durianto, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam menghadapi krisis yang tengah melanda industri tekstil nasional.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Ekonomi Rakyat melalui Industri Kecil dan Menengah” yang digelar DPP PDI Perjuangan di Gedung Nusantara I, DPR RI, terungkap keprihatinan mendalam atas gelombang penutupan lebih dari 60 pabrik tekstil serta pemutusan hubungan kerja terhadap puluhan ribu pekerja di seluruh Indonesia.
Darmadi menegaskan bahwa negara tidak boleh abai dalam melindungi industri tekstil dan IKM nasional yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Ia menyoroti dua faktor utama penyebab krisis: penyelundupan tekstil ilegal dan predatory pricing di platform e-commerce.
“Kami meminta aparat hukum menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam praktik ilegal yang merugikan industri nasional. Jangan biarkan mafia impor dan oknum bea cukai menghancurkan usaha rakyat kecil yang masih berjuang di tengah gempuran global,” tegas Darmadi.
FGD menemukan indikasi kuat adanya keterlibatan oknum Bea Cukai yang meloloskan produk impor tanpa pemeriksaan memadai. Produk thrifting dan tekstil ilegal yang masuk secara masif disebut telah menekan produksi dan harga jual industri dalam negeri.
Selain itu, Darmadi menyoroti praktik predatory pricing di platform digital, yang menjual produk tekstil impor dengan harga jauh di bawah biaya produksi pelaku lokal. Menurutnya, fenomena ini merupakan bentuk baru “kolonialisme ekonomi digital”.
“Kami menilai perlu ada revisi RUU Anti Monopoli dan RUU Perlindungan Konsumen agar platform digital tak bisa lagi menekan harga seenaknya dan mematikan produsen lokal,” ujarnya.
PDI Perjuangan, lanjut Darmadi, juga mendorong pembentukan badan pengawas harga digital lintas kementerian untuk memantau perilaku algoritmik yang merugikan UMKM dan IKM nasional.
“Bangsa ini tidak boleh dikuasai oleh logika pasar semata. Kita harus menegakkan kedaulatan ekonomi yang berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
