Jakarta, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk tidak hanya menekan angka pertumbuhan warga secara parsial, melainkan menerapkan strategi pengendalian penduduk secara komprehensif dari hulu ke hilir.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusuma Dewi, menegaskan bahwa persoalan kependudukan di Jakarta sangat kompleks sehingga tidak cukup hanya ditangani dari satu sisi pertumbuhan jumlah jiwa semata.
"Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa kebijakan pengendalian penduduk di Jakarta harus dilakukan secara komprehensif dan holistik," ujar Hilda dalam keterangannya, Rabu (26/8).
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
Untuk mewujudkan hal tersebut, Hilda mendorong Pemprov DKI memperkuat Program Keluarga Berencana (KB) agar dampaknya terasa nyata di masyarakat.
Ia mengusulkan dua langkah konkret: penyediaan fasilitas pendidikan pengasuhan anak (parenting) bagi calon pengantin, serta jaminan akses layanan KB gratis di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Selain itu, Hilda menyoroti pentingnya sektor pendidikan dan lapangan kerja sebagai kunci utama penekanan angka pernikahan usia muda. Menurutnya, ketika masyarakat memiliki akses pendidikan tinggi dan peluang kerja yang memadai, secara otomatis dorongan untuk menikah di usia terlalu muda dapat ditekan.
"Dengan kemampuan melanjutkan pendidikan atau kesempatan mendapatkan pekerjaan, secara otomatis masyarakat bisa menunda perkawinan," tegas Hilda.
Pandangan Fraksi PDI Perjuangan tersebut merespons langkah Pemprov DKI Jakarta yang tengah menyusun strategi pengendalian penduduk guna menunjang visi Jakarta sebagai kota global.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menjelaskan bahwa kebijakan ini disampaikan dalam Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pengendalian Penduduk dan Ranperda Rumah Susun di DPRD DKI Jakarta. Rano menyambut baik masukan terkait penguatan KB dan penataan mobilitas warga.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"Upaya pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan kelahiran lewat program KB, serta penurunan angka kematian melalui pelayanan kesehatan terpadu dan berkelanjutan," jelas Rano.
Rano menegaskan, pengendalian ini bukan untuk membatasi hak warga dalam memilih tempat tinggal, melainkan mengatur mobilitas penduduk agar selaras dengan daya dukung dan daya tampung wilayah Jakarta.
Sebagai penunjang, Pemprov DKI juga menyiapkan penyediaan hunian layak melalui skema Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) dan optimalisasi tanah negara. Langkah ini ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar tetap memiliki tempat tinggal yang terjangkau tanpa terpisah dari lingkungan sosial ekonomi mereka.
