Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang berpandangan, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang 2026 harus menjadi momentum memperkuat pembangunan yang berorientasi pada rakyat.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya tercermin pada angka pertumbuhan, penghargaan, dan laporan administratif. Tetapi, tercermin dalam kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
“Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa banyak penghargaan yang diterima, tetapi berapa banyak masyarakat yang merasakan perubahan. Sebagaimana amanat perjuangan Bung Karno, pembangunan harus bermuara pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, Rabu (2/9/).
Ditambahkan Zulham, secara prinsip, fraksinya dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk dibahas dalam tahap selanjutnya.
“Terkait substansi secara rinci akan dibahas antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar tidak terlena dengan sebuah penghargaan. Mengingat, ukuran keberhasilan sejatinya bagaimana rakyat bisa merasakan kebahagiaan secara utuh dari kebijakan-kebijakan yang diambil.
Kami menghormati setiap penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintahan. Namun perlu dipahami bersama bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan. Penghargaan hanyalah konsekuensi dari kerja pemerintah, sedangkan tujuan utama pemerintah adalah menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk rakyat,” ucap Zulham.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Menurut pandangan Fraksi Banteng, rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai menunjukkan capaian administratif, tetapi membutuhkan pemerintah yang dapat menyelesaikan persoalan mereka.
“Seperti halnya petani membutuhkan kepastian ketersediaan pupuk, perlindungan harga hasil pertanian, dan kepastian kesejahteraan. Anak-anak sekolah membutuhkan gedung pendidikan yang layak, aman dan nyaman. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas. Pelaku UMKM membutuhkan akses modal, pasar dan pendampingan. Masyarakat kerja membutuhkan kesempatan kerja dan daya beli. Inilah ukuran keberhasilan pembangunan sesungguhnya,” pungkas Zulham
