Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan pihaknya menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk ikut mengkaji kebijakan Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) atau Whoosh yang melaju dari Jakarta-Bandung.
Kajian itu dilakukan sebagai bentuk tanggapan seiring perbincangan akibat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang enggan membayar utang Whoosh dengan menggunakan APBN.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
"Kami sudah menugaskan fraksi termasuk Pak haris Turino untuk melakukan kajian-kajian itu dan menyampaikan sikap," kata Hasto usai memperingati Hari Santri Nasional di Jakarta, Rabu (22/10).
Hasto menjelaskan kajian tersebut perlu dilakukan demi menghasilkan data yang komprehensif terutama kaitannya dengan kelayakan Whoosh tersebut.
"Karena ini, kan, berkaitan dengan data, berkaitan dengan bagaimana kelayakannya, bagaimana perbandingannya di dalam proses itu, sehingga nanti Pak Haris Turino akan menanggapi," ujarnya.
Hasto menegaskan dirinya sepakat dengan pendapat mantan Menko Polhukam, Mahfud MD yang mendorong KPK untuk menyelidiki Whoosh tersebut guna memastikan adanya dugaan mark up pada proyek tersebut.
"Ya itu pendapat Prof Mahfud sudah lengkap," kata Hasto.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Sebelumnya, Mahfud MD mendorong agar KPK mengusut dugaan kasus mark up dalam pengadaan Whoosh. Mahfud menyatakan siap apabila harus dipanggil KPK untuk diperiksa terkait kasus dugaan mark up kereta cepat tersebut.
Dia berharap tidak hanya dirinya yang diperiksa namun juga para whistleblower pertama yang mengangkat isu itu.
“Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tersebut. Setelah itu panggil Nusantara TV, Antoni Budiawan dan Agus Pambagio untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan,” katanya.
