Jakarta, Gesuri.id - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sofwan Dedy Ardyanto mendorong penguatan sistem Satu Data Indonesia dengan memastikan data yang digunakan pemerintah akurat, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, keakuratan data menjadi fondasi penting agar kebijakan pemerintah dan penggunaan anggaran negara dapat berjalan tepat sasaran.
"Hari ini data bukan lagi sekadar angka dalam tabel statistik. Data adalah tulang punggung dalam memetakan permasalahan, merencanakan kebijakan, mengambil keputusan dan penggerak inovasi, sekaligus cermin yang memperlihatkan kondisi nyata masyarakat," kata Sofwan, dikutip Jumat (9/10/2026).
Sofwan mengatakan data tidak lagi sekadar menjadi angka statistik, melainkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memetakan persoalan masyarakat, menyusun kebijakan, menentukan anggaran, hingga mengukur keberhasilan pembangunan. Karena itu, menurutnya, kualitas data sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam melihat persoalan masyarakat secara utuh.
"Data yang baik dan berkualitas bukan hanya membuat negara lebih efisien, tetapi juga membuat negara lebih peka. Data juga membantu pemerintah melihat yang selama ini luput, mendengar yang selama ini tidak terdengar, dan menjangkau yang selama ini tertinggal dan diabaikan," ujarnya.
Menurut Sofwan, persoalan data nasional bukan hanya menyangkut aspek teknis administrasi. Data yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, tidak memiliki standar yang sama, tidak sinkron, atau bahkan saling bertentangan berpotensi memengaruhi kualitas kebijakan sekaligus penggunaan anggaran negara.
"Tanpa data yang terpercaya, kebijakan yang baik pun dapat jatuh di tempat yang salah. Anggaran negara yang dipungut dari keringat rakyat akan habis menguap pada program yang salah sasaran. Keberpihakan kepada rakyat dimulai dari kejujuran data," tegas Sofwan.
Dia menilai Satu Data Indonesia tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya menyatukan sistem digital atau basis data antarlembaga. Integrasi data harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
"Satu Data Indonesia adalah ikhtiar untuk menyatukan cara negara membaca realitas bangsa, agar pembangunan tidak berjalan dalam perkiraan, pelayanan publik tidak bertumpu pada asumsi, dan kebijakan tidak kehilangan wajah kemanusiaannya," ungkap Sofwan.
Sofwan menegaskan keberhasilan Satu Data Indonesia harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Ia berharap integrasi data mampu meningkatkan akurasi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan UMKM.
"Data yang menuntun kebijakan, kebijakan yang menghadirkan kesejahteraan, dan kesejahteraan yang berakar pada martabat manusia," ujar Sofwan.
Di sisi lain, Sofwan mengingatkan agar integrasi data nasional tetap memperhatikan perlindungan data pribadi masyarakat. Menurutnya, sistem Satu Data Indonesia harus dilengkapi standar keamanan yang kuat untuk mencegah kebocoran, penyalahgunaan, maupun akses data yang tidak sesuai dengan kewenangan.
"Standardisasi Satu Data Indonesia tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi serta mewujudkan sistem keamanan data yang terstandar sehingga dapat mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data," jelas Sofwan.
Lebih lanjut, Sofwan menyoroti pentingnya penyempurnaan data penerima bantuan sosial, pengelompokan desil kesejahteraan, serta data pengentasan kemiskinan. Menurutnya, data tersebut perlu dilengkapi dengan sumber data primer yang terintegrasi secara real-time dengan data yang diproduksi Walidata Tingkat Desa/Kelurahan.
"Hal ini penting untuk mencegah ketidaktepatan sasaran, menghilangkan tumpang tindih data antar-kementerian/lembaga, serta menjamin hak warga untuk melakukan koreksi atas data kemiskinan melalui mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan," pungkasnya.
