Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, mendorong percepatan integrasi data nasional melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia guna memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.
Hal itu disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, dikutip Sabtu (23/5/2026).
“Kita butuh satu data karena tidak ada pembangunan yang baik kalau datanya tidak benar,” kata Sturman.
Menurutnya, validitas data menjadi faktor penting dalam memastikan program pembiayaan pemerintah berjalan efektif dan tidak menimbulkan penyimpangan di lapangan.
Ia menjelaskan konsep Satu Data Indonesia bertujuan menyatukan metodologi dan sistem pendataan di seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga desa agar tidak terjadi perbedaan data antarinstansi.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah dinilai dapat memastikan data penerima KUR maupun bantuan lainnya benar-benar akurat dan tidak tumpang tindih.
Sturman juga menyoroti masih adanya potensi seseorang memperoleh pembiayaan dari beberapa bank sekaligus menggunakan pola yang sama apabila sistem data belum terintegrasi dengan baik.
Karena itu, DPR melalui Badan Legislasi DPR RI disebut tengah menghimpun berbagai masukan dari daerah untuk memperkuat pembahasan RUU Satu Data Indonesia.
Baginya, penyatuan data nasional sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan pemerintah secara lebih terukur dan tepat sasaran.
Apalagi, seluruh data masyarakat mulai dari identitas kependudukan, kondisi ekonomi, kesehatan, hingga data keuangan nantinya diharapkan dapat terhubung dalam satu sistem yang sama.
“Semua data harus sama supaya tidak simpang siur,” ujarnya.
Selain mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, Sturman menegaskan bahwa integrasi data nasional juga akan membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
