Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menegaskan pentingnya menjaga disiplin fiskal nasional dengan tetap mempertahankan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia memastikan wacana pelebaran defisit di atas batas tersebut belum pernah dibahas secara resmi di parlemen.
Pernyataan tersebut disampaikan Harris merespons berkembangnya wacana kelonggaran defisit anggaran, sekaligus memperkuat komitmen Kementerian Keuangan yang tetap mengacu pada UU Keuangan Negara.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Sampai saat ini itu hanya sekadar wacana. Belum ada pembahasan secara resmi mengenai pelebaran defisit di atas 3 persen," tegas Harris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9).
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, sikap mempertahankan batas 3 persen sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 14 Agustus 2026 lalu. Terlebih, pemerintah telah menetapkan target defisit yang lumayan terukur dalam Rancangan APBN 2027, yakni sebesar 2,4 persen PDB.
Menurut Harris, melonggarkan batas defisit berisiko memicu peningkatkan pembiayaan berbasis utang. Jika disiplin fiskal diabaikan, tekanan dari pasar keuangan dapat melambungkan biaya pembiayaan negara (cost of fund).
Ia mengingatkan, saat ini beban pembayaran bunga utang telah menembus kisaran Rp600 triliun, atau sekitar 20 persen dari total pendapatan negara yang mencapai Rp3.300 triliun. Angka tersebut bahkan setara dengan 74 persen dari penarikan utang baru yang mencapai Rp800 triliun.
"Dari Rp800 triliun utang baru, Rp600 triliun di antaranya habis hanya untuk membayar bunga utang. Jika defisit diperlebar dan utang diperbesar, maka generasi mendatang yang harus menanggung beban berat ini," ujar Harris.
Baca:Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Kendati mendukung keberlanjutan program-program prioritas pemerintah, Harris menekankan bahwa pembiayaannya wajib menyesuaikan kapasitas riil anggaran tanpa harus mengorbankan batas aman defisit.
Ia berharap pemerintah tetap konsisten menjaga tata kelola anggaran yang sehat dan secara bertahap mengarahkan APBN menuju kondisi anggaran berimbang (balanced budget).
"Saya yakin Presiden akan konsisten mengarahkan APBN menuju balanced budget, di mana defisit secara bertahap ditekan hingga mendekati nol," pungkasnya.
