Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang mengingatkan pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak sekadar menjadi ajang pergeseran angka anggaran.
Momentum ini dinilai harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas pembangunan sekaligus memastikan setiap rupiah APBD berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.
Teguran tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (1/9/2026).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Rapat ini merespons Raperda Perubahan APBD 2026 yang diajukan Bupati Malang Sanusi sehari sebelumnya.
“Perubahan APBD harus jadi momentum evaluasi kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Jangan sampai hanya jadi ruang pergeseran angka, sementara persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan,” ujar Zulham.
Zulham menegaskan, keberhasilan Perubahan APBD diukur dari penyelesaian masalah riil di lapangan, bukan sekadar ketertiban administrasi dokumen.
Perubahan anggaran tahun ini berlangsung di tengah dinamika fiskal daerah, seperti penurunan dana transfer dari Pemprov Jawa Timur dan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025. Menurut Zulham, kondisi ini justru wajib menjadi ajang evaluasi menyeluruh bagi Pemkab Malang.
Ia juga menyentil capaian pertumbuhan ekonomi daerah. Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Malang tidak berpatokan pada indikator statistik belaka.
“Jangan sampai ekonomi tumbuh dalam angka, tetapi belum tumbuh dalam kehidupan rakyat,” tegas Zulham.
Menurutnya, indikator keberhasilan ekonomi yang hakiki adalah meningkatnya daya beli masyarakat, tersedianya lapangan kerja, dan menguatnya usaha mikro.
Selain itu, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi catatan penting agar Pemkab Malang tidak terus bergantung pada transfer pusat maupun provinsi.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Fraksi PDI Perjuangan secara khusus menyoroti penggunaan SiLPA 2025 yang dialokasikan untuk pembiayaan Perubahan APBD 2026. Zulham mendesak Pemkab Malang membuka secara transparan penyebab munculnya SiLPA tersebut.
“Apakah SiLPA itu muncul karena efisiensi, atau justru akibat rendahnya daya serap OPD (Organisasi Perangkat Daerah)? Apakah ada pelayanan masyarakat yang tertunda? Setiap rupiah dalam APBD membawa amanat rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan,” cecarnya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 menghasilkan evaluasi yang substantif. Setiap perubahan harus mengusung alasan yang transparan, target yang terukur, serta keberpihakan yang jelas pada kebutuhan rakyat.
