Ikuti Kami

Potit Minta Pemerintah Utamakan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di APBD 2026

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya efisiensi belanja rutin, serta penguatan sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan

Potit Minta Pemerintah Utamakan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di APBD 2026
Potit membacakan Pandangan Umum Fraksi PDIP terkait Raperda APBD TA 2026 pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kubar, Rabu (15/10/2025) - Foto: Jantro/katakaltim

Kutai Barat, Gesuri.id – Anggota DPRD Kutai Barat (Kubar) dari Fraksi PDI Perjuangan, Potit, meminta agar pemerintah daerah mengutamakan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Hal tersebut disampaikan Potit saat membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna VIII Masa Sidang III Tahun 2025, di Ruang Sidang Utama, Kamis (15/10/2025).

“Selain itu, perluasan basis pajak daerah dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga perlu menjadi perhatian utama,” kata Potit.

Potit menjelaskan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya efisiensi belanja rutin, serta penguatan sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan agar anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Ia juga menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menekankan pembangunan infrastruktur dasar serta pencapaian target pembangunan yang ditopang oleh sektor penggerak ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan di daerah.

Lebih lanjut, Potit menegaskan komitmen Fraksi PDI Perjuangan untuk terus mengawal proses penganggaran agar benar-benar menyentuh hingga ke kampung-kampung, demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kutai Barat.

Selain sektor pendidikan dan kesehatan, ia juga menyoroti pentingnya perhatian serius pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi generasi muda pedesaan.

“Pendidikan bukan hanya urusan gedung sekolah, tapi tentang menyiapkan anak-anak muda kita agar siap bersaing dan tetap menjunjung nilai-nilai kebangsaan,” katanya.

Potit juga menilai penguatan BUMD menjadi langkah strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah yang tidak hanya bergantung pada dana pusat.

Ia menutup pandangannya dengan menyerukan agar seluruh elemen pemerintah daerah menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai roh utama dalam setiap kebijakan fiskal yang disusun.

Quote