Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, disikapi dengan cara-cara proporsional dan profesional.
“Jangan sampai penyelesaian itu membangun dengan emosi yang pada akhirnya aparat itu melakukan tindakan-tindakan yang uncontrol, itu yang tidak kita inginkan,” kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjawab wartawan usai mengikuti rapat intern dengan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9) siang.
Baca: Berita Hoaks Picu Anarkisme di Wamena
Moeldoko mengakui jika dalam kerusuhan yang terjadi di Wamena terdapat korban, termasuk di pihak aparat keamanan, yaitu TNI dan Polri. Namun Moeldoko menegaskan, tidak ada instruksi bagi aparat untuk melakukan tindakan represif dalam menangani kerusuhan di Wamena itu.
“Semuanya diminta untuk menahan diri, karena ini sangat berkaitan dengan apa yang terjadi di PBB. Jadi jangan kita memunculkan situasi yang tidak bagus. Jadi semuanya harus terkontrol dengan baik aparat keamanan, tidak ada langkah-langkah yang eksesif, tetapi juga keamanan menjadi kebutuhan bersama,” jelas Moeldoko.
Pemicunya Kabar Hoaks Kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dipicu adanya isu ada seorang guru yang melakukan rasis.
Padahal, menurutnya, itu ndak. Kapolri tadi mengatakan tidak ada itu. Sudah dicek ke sekolahan itu tidak yang terjadi seperti itu.
“Tapi begini ya, karena situasi ini, sekali lagi, situasi ini adalah situasi yang diprovokasi dalam rangka menciptakan situasi untuk konsumsi…,” kata Moeldoko tanpa melanjutkan keterangannya. Moeldoko menegaskan kembali bahwa kita harus menyikapi ini dengan sebaik-baiknya.
Jangan sampai nanti kita juga ikut terbawa emosi, terpancing dan seterusnya. “Kita sudah menyampaikan hal itu kepada aparat keamanan di wilayah,” tegasnya.
Baca: Jokowi Makan Siang Bersama Kepala Suku dan Pemuda Papua
Kepala Staf Kepresidenan itu menduga adanya provokasi yang memicu terjadinya kerusuhan di Wamena. Harapannya, aparat dipancing untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat sehingga nanti di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agenda itu bisa dimaasukan. “Kita sudah tahu agendanya ke mana ya,” jelasnya.
