Jakarta, Gesuri.id - Presiden Jokowi telah merespon dengan baik dan akan mempertimbangkan usulan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, bahwa Menteri Tenaga Kerja (Menaker) berasal dari kalangan buruh.
Hal itu terjadi setelah Jokowi menemui kedua pimpinan organisasi buruh tersebut di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9) siang.
Baca: Presiden Kalkulasi Usulan KSPI & Soal Iuran BPJS
“Kami sebagai presiden konfederasi buruh terbesar, dua presiden yang hadir bersama Bung Said Iqbal, kami menegaskan dukungan penuh kepada Bapak Jokowi,” kata Andi Gani dalam keterangannya kepada wartawan bersama Said Iqbal dan Presiden Jokowi.
Presiden KSPSI itu berharap tidak ada pihak manapun yang mengganggu secara konstitusional, kalau Jokowi sudah diberikan mandat rakyat secara konstitusi.
“Jadi kami menegaskan sikap konfederasi buruh terbesar di Indonesia menegaskan dukungan kepada Jokowi. Dan jangan pernah ada tindakan-tindakan inkonstitusional apalagi mempunyai rencana menggagalkan pelantikan presiden,” tegas Andi.
Buruh, lanjut Andi, akan tetap bersama menjaga konstitusi Indonesia dan akan tetap menjaga NKRI. Andi Gani juga meminta kepada buruh di seluruh Indonesia khususnya dari KSPI dan KSPSI untuk tenang menghadapi situasi ini jangan terpancing isu-isu.
“Jadi kami mohon kepada buruh seluruh Indonesia karena ada pihak-pihak yang mencoba menarik-narik gerakan buruh ikut dalam aksi-aksi,” ujarnya.
Hindari Kekerasan Sementara Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan, pada prinsipnya yang dilakukan oleh gerakan serikat buruh di Indonesia lebih kepada mengedepankan isu-isu perjuangan buruh, antara lain menolak revisi undang-undang ketenagakerjaan yang berorientasi kalau merugikan serikat guru atau buruh.
“Jadi gerakan buruh aksi-aksi buruh kalau lah ada dalam koridor konstitusional tidak lepas dari isu gerakan buruh. Di luar itu, tentu kami berharap setiap elemen yang ingin melakukan usulan ataupun gagasan yang berbeda yang diinginkan oleh kawan-kawan, lakukan secara konstitusi, hindari kekerasan dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak bagi semua rakyat,” tutur Said.
Baca: Presiden Imbau Masyarakat Tidak Keluar Dari Wamena
KSPI, lanjut Sad Iqbal, ingin pelantikan presiden 20 Oktober 2019 yang kemudian akan menjadi pemerintahan yang sah dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bisa menjalankan semua amanat rakyat.
“Buruh bagian daripada rakyat mempunyai kepentingan untuk menyampaikan kepada bapak presiden beberapa gagasan dan memastikan pemerintah dalam hal ini presiden menjalankan secara konstitusi dan dalam suasana yang damai,” tegas Said Iqbal.
