Jakarta, Gesuri.id - Tokoh Sunda asal Kabupaten Majalengka, TB Hasanuddin yang juga Dewan Pangaping Paguyuban Pasundan menyikapi munculnya wacana pergantian Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.
Anggota DPR RI ini mempertanyakan keabsahaan Kongres Sunda tersebut, karena dinilainya tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Baca: Pesan Megawati Menyambut Peringatan Sumpah Pemuda
"Masa hanya dengan puluhan orang sudah berani mengatasnamakan 42 juta rakyat Sunda untuk melakukan kongres. Dasar hukumnya apa?," ujar Hasanuddin, Senin (26/10).
Menurut Hasanuddin, kota dan kabupaten di Jawa Barat tidak semuanya berbahasa Sunda.
Sebut saja masyarakat kota dan kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kota Depok, Kota Bekasi dan sebagian di wilayah utara Kabupaten Majalengka.
Untuk itu, pergantian nama Provinsi Pasundan dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru dan perpecahaan. Sehingga, wacana pemisahaan dari Provinsi Jawa Barat kembali menguat.
"Menurut saya nama Provinsi Jawa Barat itu sudah bagus. Kalau di rubah saat ini administrasinya repot juga. Jadi saya sangat keberatan pergantian nama tersebut dengan berbagai pertimbangan dan alasan saat ini," ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Hasanuddin melanjutkan, pada tahun 1956 lalu memang digelar Kongres Pemuda Sunda. Tapi itu kongres Pemuda Sunda yang dihadiri oleh komponen komponen pemuda se-Jawa Barat, bukan Kongres Sunda.
Menurutnya, pengertian kongres itu adalah muktamar atau rapat besar, yang diwakili oleh semua unsur yang sah dari organisasi tersebut. Kongres itu bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau membuat keputusan untuk kepentingan organisasi tersebut.
Baca: Sumpah Pemuda, Patung Bung Karno Berdiri di Kantor DPD-DPC
"Pertanyaannya apakah kongres saat ini mendapat legitimasi atau sah mengatasnamakan Urang Sunda? Bila kongres dilaksanakan tapi dianggap tidak legitimasi, itu hanya buang energi saja," ucapnya.
Ia menambahkan, sekarang ini infrastruktur politik di Jabar juga sudah mapan, berbeda dengan tahun 1956. Sehingga, tinggal diberi masukan positif saja.
"Dan biarkan pemerintah dan DPRD bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat Jabar," jelas dia.
Seperti diketahui, wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mencuat dalam Kongres Sunda 2020 di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Senin (12/10).
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al Haddar yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan tidak ada salahnya jika Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda. Selama hasil kajiannya menyatakan bahwa penggantian nama tersebut berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Jawa Barat.
