Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi kritik masyarakat terkait keberadaan personel TNI dan Polri yang masih berjaga ketat di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, meski situasi dinilai sudah kondusif pasca kerusuhan unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu.
“Ya DPR RI kan merupakan objek vital, jadi yang bisa menentukan bahwa masih diperlukan penjagaan atau tidak pihak keamanan atau pihak perangkap keamanan dan lain-lain,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Sejak aksi unjuk rasa yang berujung ricuh beberapa pekan lalu, penjagaan di area Gedung DPR memang terpantau masih cukup ketat.
Aparat gabungan dari TNI dan Polri tetap disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi susulan, sekaligus menjamin keamanan para anggota dewan dan staf yang beraktivitas di Senayan. Meskipun situasi mulai berangsur kondusif, namun langkah pengamanan masih dianggap perlu demi memastikan agenda kenegaraan tidak terganggu.
Kritik dari sebagian masyarakat muncul karena penjagaan yang ketat tersebut dinilai berlebihan dan menciptakan kesan seolah DPR sedang berada dalam keadaan siaga perang.
Sorotan juga datang dari kelompok pegiat demokrasi yang menilai keterlibatan TNI di area sipil seharusnya bersifat terbatas dan proporsional.
Menanggapi dinamika politik yang berkembang, termasuk tudingan yang diarahkan kepada PDI Perjuangan sebagai dalang di balik sejumlah aksi unjuk rasa, Puan memilih untuk mengedepankan suasana tenang.
Ia menegaskan bahwa langkah yang paling penting saat ini adalah menciptakan harmoni di tengah masyarakat agar ketegangan politik tidak semakin memanas.
“Kita cooling down dulu supaya harmoni dan damai,” ujarnya.
Seruan Puan untuk menenangkan situasi dinilai sebagai upaya meredakan polarisasi pasca kerusuhan. Pengamat politik menilai, ajakan cooling down ini menjadi pesan penting agar masyarakat tidak terjebak pada narasi saling tuduh, melainkan fokus pada pemulihan situasi nasional.
Selain itu, ajakan Puan juga sejalan dengan agenda DPR yang tengah mempersiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang strategis pada masa sidang berikutnya.
Stabilitas keamanan di lingkungan parlemen dinilai krusial agar proses legislasi berjalan tanpa gangguan dan dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
