Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendorong PT PLN (Persero) untuk segera memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa serta menjelaskan secara transparan kepada publik mengenai penyebab gangguan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat dan perekonomian.
"Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak," kata Puan, dikutip Selasa (23/6/2026).
Menurut Puan, pemadaman listrik bergilir yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena durasinya yang cukup panjang dan berulang.
Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga berdampak terhadap berbagai sektor ekonomi yang bergantung pada ketersediaan pasokan listrik yang stabil.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. PLN menjelaskan bahwa gangguan pasokan batu bara berkalori menengah (medium range coal) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan listrik.
Selain itu, PLN juga menghadapi kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar milik perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP) yang menjadi mitra perseroan.
Pada hari yang sama, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan penanganan persoalan tersebut. PLN menyatakan sistem kelistrikan di Jawa mulai membaik sehingga pemadaman bergilir secara bertahap dapat dikurangi.
Puan mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan PLN dalam upaya memulihkan pasokan listrik dan menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional.
"Saya mengapresiasi langkah cepat PLN dalam memulihkan pasokan listrik dan meminimalisir pemadaman bergilir, serta para petugas lapangan yang bekerja untuk mengembalikan stabilitas sistem kelistrikan," tuturnya.
Meski demikian, Puan menegaskan bahwa upaya pemulihan tidak boleh menghentikan proses evaluasi menyeluruh terhadap penyebab terjadinya gangguan listrik yang berdampak luas kepada masyarakat.
"Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat, harus diketahui secara transparan," tegas Puan.
Ia juga meminta PLN memberikan perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat dan sektor yang paling terdampak akibat pemadaman listrik bergilir.
"Saya juga mengimbau agar PLN dapat memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir dan melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak langsung. Mulai dari UMKM, industri, rumah sakit, dan sektor pelayanan publik," imbuhnya.
Puan menilai pemadaman listrik tidak hanya berdampak pada penerangan, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga pekerjaan yang bergantung pada jaringan listrik dan internet.
Berbagai laporan yang muncul di media massa dan media sosial menunjukkan banyak pelaku usaha kecil mengalami kerugian akibat pemadaman listrik. Mulai dari pedagang makanan, penjual minuman, usaha bakery rumahan, hingga pekerja yang mengandalkan koneksi internet untuk bekerja dari rumah.
Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan bahwa dampak pemadaman listrik jauh melampaui sekadar padamnya lampu karena menyentuh aspek produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga.
"Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga," sebut Puan.
Lebih lanjut, Puan menilai insiden ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan infrastruktur energi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat.
"Insiden ini harus menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Ketahanan energi merupakan pondasi penting bagi investasi, industri, dan pelayanan publik," ungkap Puan.
Ia juga mengingatkan bahwa kelompok usaha mikro, pedagang kecil, UMKM rumahan, dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah merupakan pihak yang paling rentan terdampak ketika terjadi gangguan layanan listrik.
"Dampak pada ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami berharap ada evaluasi besar-besaran dari persoalan pemadaman listrik bergilir ini agar ke depan jangan sampai terjadi lagi," pungkasnya.
