Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendesak PT PLN (Persero) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi tersebut telah mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan berbagai kerugian, mulai dari sektor usaha hingga kebutuhan rumah tangga.
"Persoalan bukan hanya listrik padam, tetapi juga ketidakjelasan informasi yang diterima masyarakat," ungkap Mufti, dikutip Selasa (23/6/2026).
Mufti mengatakan keluhan masyarakat terus berdatangan dari berbagai daerah. Pelaku UMKM disebut kehilangan omzet akibat terganggunya operasional usaha, sementara proses belajar anak-anak juga terdampak karena keterbatasan akses listrik. Selain itu, banyak warga harus menanggung kerugian akibat peralatan elektronik yang rusak maupun bahan makanan yang membusuk selama pemadaman berlangsung.
Di sisi lain, kata Mufti, masyarakat semakin resah karena adanya perbedaan antara pernyataan mengenai kondisi pasokan listrik dengan kenyataan yang mereka alami di lapangan. Menurutnya, Pemerintah dan PLN menyampaikan bahwa pasokan listrik dalam kondisi aman, namun pemadaman bergilir masih terjadi di berbagai daerah dengan durasi yang semakin lama.
"Kondisi ini membuat rakyat resah," keluh Mufti.
Sementara itu, PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa salah satu penyebab gangguan pasokan listrik adalah terganggunya ketersediaan batu bara berkalori menengah atau medium range coal yang dibutuhkan pembangkit listrik.
"Atas nama PT PLN (Persero), kami ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat akibat peristiwa ini," kata Darmawan dalam video yang diunggah melalui Instagram @pln_id, Sabtu (20/6/2026).
Darmawan menjelaskan PLN juga menghadapi kendala teknis pada dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) besar milik Independent Power Producer (IPP) yang menjadi mitra perusahaan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, PLN mempercepat penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba).
"Saat ini proses penyaluran medium range coal mulai mengalir ke PLTU di seluruh Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN maupun milik mitra kami atau PLTU independent power producer," terang Darmawan.
Senada dengan itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai PLN perlu segera menangani persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Jawa, Sumatera, dan Bali. Menurutnya, perbaikan harus dilakukan baik dari sisi pasokan batu bara maupun kinerja pembangkit listrik agar layanan kepada masyarakat dapat kembali normal.
"Saya tidak saja mendapatkan laporan terkait pemadaman listrik secara bergilir dari berbagai daerah, lebih dari itu saya juga mengalaminya saat kunjungan ke daerah pemilihan di Kota Bogor pada Jumat sore (19/6/2026)," ujar Eddy, Minggu (21/6/2026).
Eddy memahami bahwa salah satu akar persoalan berasal dari kurangnya pasokan batu bara jenis medium rank coal ke sejumlah pembangkit PLN. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan harus melakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata sehingga memicu terjadinya pemadaman bergilir di berbagai daerah.
