Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendesak PT PLN (Persero) dan pemerintah untuk segera memberikan kompensasi kepada masyarakat serta pelaku UMKM yang terdampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi selama beberapa pekan terakhir di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa.
“Kalau rakyat telat bayar tagihan listrik, langsung didenda bahkan diputus alirannya. Jadi, kalau PLN yang gagal memberikan pelayanan dan lampu mati berkali-kali, PLN juga harus berani tanggung jawab. Berikan kompensasi atau potongan tagihan kepada warga yang dirugikan. Ini adalah kewajiban PLN, bukan belas kasihan,” kata Mufti Anam, dikutip Kamis (25/6/2026).
Menurut Mufti, pemadaman listrik yang berlangsung berulang kali telah menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat. Selain berpotensi merusak peralatan elektronik rumah tangga, kondisi tersebut juga mengganggu aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku usaha kecil seperti warung makan, usaha konveksi, hingga bisnis makanan beku yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
Selain menyoroti dampak ekonomi, Mufti juga mengkritik sikap PLN yang dinilainya belum transparan dalam menjelaskan penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir. Ia menilai alasan yang disampaikan kepada publik terus berubah sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang jujur dan transparan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya dibilang hanya perawatan jaringan rutin. Begitu mati lampunya makin meluas, alasannya berubah ada gangguan pembangkit. Sekarang setelah didesak, baru mengaku ada masalah pasokan batu bara. Sebenarnya yang benar yang mana? Rakyat berhak tahu yang sejujurnya,” ucap Legislator Dapil Jawa Timur II tersebut.
Mufti menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas dan terbuka terkait penyebab gangguan layanan listrik yang berdampak luas terhadap kehidupan sehari-hari.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa persoalan pemadaman listrik kini tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat.
Di media sosial, kata Mufti, sempat muncul keluhan dari orang tua yang anaknya mengalami kesulitan bernapas di rumah sakit karena alat penyedot lendir (suction) tidak dapat berfungsi akibat pemadaman listrik. Selain itu, di daerah pemilihannya juga terjadi kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga yang diduga berkaitan dengan persoalan kelistrikan saat pemadaman berlangsung.
“Di dapil saya bahkan terjadi kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga yang diduga berkaitan dengan persoalan kelistrikan. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Ini sudah menjadi persoalan keselamatan dan kehidupan masyarakat,” tutur Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Pada bagian akhir keterangannya, Mufti menyoroti ironi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia namun masih menghadapi persoalan pasokan listrik.
Ia meminta pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang lebih mengutamakan ekspor batu bara dibanding pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Mufti juga mengingatkan agar persoalan yang terjadi tidak dijadikan alasan untuk menaikkan tarif listrik yang pada akhirnya semakin membebani masyarakat.
“Jangan setiap kali terjadi masalah, rakyat selalu diminta memahami keadaan. Saat BBM naik, rakyat diminta mengerti. Saat listrik padam, rakyat diminta bersabar. Indonesia tidak kekurangan batu bara maupun pembangkit. Yang mulai habis hari ini adalah kesabaran rakyat melihat masalah yang sama terus berulang tanpa ada yang benar-benar bertanggung jawab,” pungkasnya.
