Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan layanan infrastruktur pendidikan yang merata merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi negara.
“Titik paling dasar yang menentukan apakah proses belajar dapat berlangsung dengan baik adalah dengan memastikan negara memiliki sistem pelayanan pendidikan yang maksimal bagi anak,” kata Puan, dikutip Kamis (16/4/2026).
Ia menyoroti masih banyaknya persoalan dalam layanan pendidikan di Indonesia, termasuk yang bersifat teknis di lapangan.
“Hari ini kita melihat bagaimana masih ada anak-anak harus bersekolah di bawah pohon, kesulitan membeli buku dan pensil, bahkan sampai ada yang setiap hari harus melalui perjalanan ekstrem untuk sampai ke sekolah,” ucapnya.
Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah kondisi siswa di SDN Tando, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang harus belajar di bawah pohon akibat keterbatasan ruang kelas sejak 2018. Kondisi tersebut dinilai sebagai potret nyata ketimpangan layanan pendidikan di Indonesia.
“Ketika ruang belajar belum tersedia dalam waktu panjang, kita bisa melihat adanya jarak antara prioritas kebijakan dan kebutuhan yang paling nyata di lapangan,” ungkapnya.
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTT bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah langsung turun ke lokasi dan merencanakan pembangunan tambahan ruang kelas serta fasilitas pendukung lainnya.
“Prinsipnya, Negara harus hadir saat rakyatnya membutuhkan. Apalagi ini menyangkut kebutuhan pendidikan anak-anak kita,” jelas Puan.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi pelajar di wilayah terpencil Sulawesi Tengah yang harus menyeberangi sungai setiap hari untuk bersekolah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya risiko besar dalam akses pendidikan di sejumlah daerah.
“Ini harus menjadi kesadaran kita bersama, bahwa infrastruktur yang merata sebagai bagian dari layanan pendidikan merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh Negara,” tegas Puan.
“Baik itu infrastruktur utama sekolah, maupun infrastruktur penunjang pendidikan seperti akses menuju sekolah, maupun sarana prasarana pendidikan lainnya,” sambung mantan Menko PMK itu.
Puan menilai, selama ini perhatian terhadap pendidikan lebih banyak tertuju pada aspek kurikulum dan kualitas pengajaran, sementara persoalan mendasar seperti keamanan dan kenyamanan siswa masih kerap terabaikan.
“Maka penting agar kebutuhan dasar masyarakat dengan prioritas pembangunan dapat berjalan dengan cepat dan secara merata,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur kecil seperti jembatan desa memiliki dampak besar terhadap akses pendidikan masyarakat. “Kami berharap pembangunan wilayah ke depan perlu semakin peka membaca titik-titik paling sederhana yang memiliki dampak sosial besar,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan mengingatkan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh ditentukan oleh kondisi geografis tempat anak dilahirkan.
“Kualitas kebijakan pendidikan nasional justru paling jelas terlihat dari bagaimana Negara menjawab kebutuhan sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat perhatian,” terang Puan.
“Pada akhirnya, pendidikan yang adil tidak diukur dari tingkat akademik dan seberapa maju sekolah memiliki fasilitas lengkap, tetapi dari seberapa cepat Negara memperbaiki tempat-tempat yang selama ini masih menunggu hak dasarnya dipenuhi,” pungkasnya.
