Ikuti Kami

Puan Maharani Ingatkan Tuntutan Kinerja Lembaga Legislatif Semakin Berat di Era Teknologi Digital

Jarak antara rakyat dan wakil rakyat semakin pendek. Aspirasi dapat disampaikan dalam hitungan detik, kebijakan dapat diawasi lebih terbuka.

Puan Maharani Ingatkan Tuntutan Kinerja Lembaga Legislatif Semakin Berat di Era Teknologi Digital
Ketua DPR RI Puan Maharani. (istimewa)

Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan jajaran DPR RI bahwa tuntutan terhadap kinerja lembaga legislatif semakin berat di tengah keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kemajuan teknologi membuat jarak antara rakyat dan wakil rakyat semakin pendek sehingga aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan cepat dan kinerja DPR semakin terbuka untuk diawasi.

"Jarak antara rakyat dan wakil rakyat semakin pendek. Aspirasi dapat disampaikan dalam hitungan detik, kebijakan dapat diawasi secara lebih terbuka, dan masyarakat memiliki ruang yang semakin luas untuk terlibat dalam percakapan publik," kata Puan saat berpidato dalam Sidang Paripurna HUT ke-81 DPR RI, Selasa (1/9/2026).

Puan mengatakan kondisi tersebut membuat tuntutan terhadap kinerja DPR RI semakin nyata. DPR tidak hanya dituntut menjalankan fungsi sebagai lembaga perwakilan, tetapi juga harus mampu mendengar serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

"Sehingga Demokrasi, bukan hanya tentang hak untuk berbicara, tetapi juga kesediaan untuk mendengar. Bukan sekadar mempertahankan perbedaan, tetapi kemampuan mengolah perbedaan menjadi keputusan bagi kepentingan bersama," ucapnya.

Oleh karena itu, Puan menegaskan DPR RI akan terus berupaya menyempurnakan kinerja dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Menurutnya, kedaulatan rakyat tidak cukup dimaknai sebatas hak untuk memilih dalam pemilihan umum.

"Kedaulatan rakyat harus hadir dalam kehidupan rakyat: suaranya didengar, aspirasinya diperjuangkan, hak-haknya dilindungi, dan kesejahteraannya menjadi tujuan penyelenggaraan negara," jelas Puan.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai prinsip tersebut harus tercermin dalam pelaksanaan seluruh fungsi DPR RI. Setiap produk legislasi, keputusan anggaran, maupun pengawasan terhadap pemerintah harus diarahkan pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

"Sehingga setiap undang-undang yang dibentuk, setiap rupiah anggaran negara yang disetujui, dan setiap kebijakan pemerintah yang diawasi harus memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Puan menilai peringatan HUT ke-81 DPR RI harus menjadi momentum bagi lembaga legislatif untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.

Ia pun mengajak seluruh anggota DPR RI untuk terus melakukan introspeksi dan bekerja bersama demi menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

“Marilah kita, DPR RI, pada usia yang ke-81 tahun ini, terus mawas diri dan kita kerja bersama menjadikan DPR RI yang membawa perubahan nyata bagi kehidupan rakyat,” pungkasnya.

Quote