Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan DPR akan fokus pada sejumlah isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025.
Hal ini disampaikannya saat membuka secara resmi masa sidang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
"Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) antara lain tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja, permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025," ujar Puan.
Ia menambahkan bahwa DPR juga akan mencermati isu-isu krusial lainnya seperti persoalan ojek online (ojol), penyalahgunaan gas bersubsidi, evakuasi WNI dari negara-negara konflik, serta posisi Duta Besar RI yang belum terisi di sejumlah negara sahabat.
"Penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, permasalahan ojek online, pengoplosan gas bersubsidi, pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik, dan posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi," ucapnya.
Dalam agenda legislasi, Puan mengungkapkan DPR akan melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I. Tujuh dari delapan RUU tersebut merupakan warisan pembahasan dari keanggotaan DPR sebelumnya.
Ia juga menekankan bahwa proses legislasi akan dijalankan secara transparan dan inklusif, melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.
"Pembentukan suatu undang-undang, tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam Undang Undang. Oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan Undang Undang," tegasnya.
Selain pembahasan RUU, DPR juga akan memulai Pembicaraan Pendahuluan mengenai Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026, serta pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Dalam konteks ini, Puan menyoroti tantangan global yang masih dinamis akibat konflik geopolitik dan geo-ekonomi.
"Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional," jelas Puan.
Ia menambahkan bahwa kerangka ekonomi tahun 2026 harus dirancang dengan antisipasi yang matang terhadap perkembangan nasional dan global, termasuk dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar gratis.
"KEM-PPKF Tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis," ungkapnya.
Dalam bidang diplomasi parlemen, Puan menyampaikan bahwa DPR akan menerima kunjungan dari sejumlah duta besar negara sahabat dan melaksanakan kunjungan kerja ke berbagai negara, termasuk Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk aktif mengawasi dan terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas parlemen.
"Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan," pungkasnya.
