Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terhadap pengelolaan pertanggung jawaban keuangan negara Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparan dan akuntabel.
Karena mengingat seluruh kementerian dan Lembaga melakukan refocusing dan realokasi terhadap anggaran tahun 2020.
Pandemi Covid-19 telah menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, ancaman terhadap sosial ekonomi dan sistem keuangan.
Baca: Puan: Pelayanan Kesehatan Harus Jangkau Seluruh Rakyat
Saat ini Pemerintah fokus dengan Pemulihan Ekonomi untuk menggerakan kembali mesin ekonomi nasional dan percepatan pemulihan Covid-19 dengan sumber pendanaan menggunakan APBN.
Hal ini menjadi tantangan bagi BPK untuk memastikan agar penggunaan APBN ini sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi.
"Kita tahu bahwa dampak Pandemi Covid-19 sangat besar terhadap pengelolaan keuangan negara, oleh karena itu perlu kesamaan sense of crisis antara BPKP dan BPK dalam mengawal dana penanganan Covid-19 dan memastikan akuntabilitas anggaran belanja Covid-19 sesuai dengan peruntukannya." Papar Puan saat menerima kedatangan Pimpinan BPK dalam rangka Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan BPK RI di Jakarta, Selasa (30/6).
Konsultasi Pimpinan DPR RI dan BPK RI dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19.
Lebih lanjut Puan menjabarkan dalam kondisi extra ordinary penanganan Covid-19 perlu langkah-langkah cepat namun terukur.
"Karena itu DPR mengharapkan agar BPK memitigasi penggunaan dana penanganan Covid-19 dan dampaknya agar transparan dan akuntabel dan digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat." sambung Puan.
Baca: Ketahanan di Sektor Kesehatan Nasional Perlu Ditingkatkan
Karena itu DPR RI mendorong BPK untuk mengambil langkah-langkah mitigasi risiko agar pengelolaan dana penanganan Covid-19 lebih memenuhi prinsip efektifitas, transparan, akuntabel dan kepatutan.
"DPR RI mendukung BPK mengambil langkah-langkah strategis dalam membangun komunikasi bersama stakeholder untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel." tandas politisi PDI Perjuangan ini.
