Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan fokus dan ketanggapan dalam menangani bencana banjir serta longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Ia menegaskan keselamatan warga terdampak, termasuk ribuan pengungsi di berbagai posko darurat, harus menjadi prioritas utama dalam situasi bencana berskala besar ini.
Dalam pernyataannya, Puan menekankan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.
“Kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menangani kejadian ini lebih efektif, lebih baik, dan lebih tanggap,” kata Puan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).
Ia menambahkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini harus tetap pada keselamatan warga dan pemulihan korban.
“Yang pertama-tama difokuskan adalah menangani penanganan bencana dahulu,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Puan menjelaskan bahwa Komisi IV DPR telah memanggil Menteri Kehutanan untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan bencana di area terdampak. Namun, ia menegaskan bahwa tindak lanjut dari evaluasi tersebut akan dibahas lebih jauh setelah status darurat dapat dikendalikan. Menurutnya, semua pihak di lapangan sejauh ini telah bekerja keras menjalankan tugas masing-masing.
“Tapi kami meyakini semuanya sudah bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang memang perlu dilakukan. Juga teman-teman di DPR pun juga sudah berusaha untuk membantu, melakukan semua hal yang bisa kami bantu, melaksanakan apa yang bisa kami lakukan,” jelasnya.
Sementara itu, laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa dampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah. Hingga Jumat (5/12/2025), tercatat 836 orang meninggal dunia, 209 orang masih hilang, dan 2.700 orang mengalami luka-luka. Aceh menjadi wilayah dengan korban jiwa terbanyak, yakni 325 orang, disusul Sumatera Utara 311 orang, dan Sumatera Barat 200 orang.
Kerusakan infrastruktur publik juga mencapai angka yang memprihatinkan. Data dari Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang dirilis Pusdatin BNPB mencatat 326 fasilitas pendidikan, 185 rumah ibadah, 25 fasilitas kesehatan, 115 kantor, serta 295 jembatan mengalami kerusakan. Pemerintah diharapkan segera mempercepat proses pemulihan, terutama pada fasilitas vital yang menunjang aktivitas masyarakat.
Dengan skala dampak yang sangat besar, DPR meminta agar pemerintah memastikan setiap langkah penanganan bencana dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan berorientasi pada penyelamatan warga serta percepatan pemulihan daerah terdampak.
