Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima audiensi dari sejumlah tokoh publik lintas latar belakang profesi untuk berdialog. Puan ingin mendengarkan aspirasi secara langsung pasca aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Agustus lalu.
Dialog antara Puan dan sejumlah tokoh komponen masyarakat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (4/9/2025).
Pertemuan selama sekitar dua jam itu dihadiri oleh beberapa nama seperti Peneliti Senior BRIN, Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga tokoh NU, KH Marsudi Syuhud, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, hingga Pakar Komunikasi Effendi Gazali. Mereka tergabung dalam wadah bernama Majelis Mujadalah Kiai Kampung.
Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dalam pertemuan tersebut. Satu per satu diberikan waktu menyampaikan pandangannya terkait dinamika sosial-politik tanah air.
Dalam kesempatan itu, Puan menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. Ia menilai dialog seperti ini penting sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap DPR.
"Terima kasih sudah hadir untuk memberikan masukan di tengah Indonesia sedang bersedih," kata Puan.
Puan juga menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
"Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta," ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Menko PMK itu.
Puan pun menjelaskan sejumlah isu yang sempat memicu kegaduhan, seperti pemberitaan soal kenaikan gaji hingga tunjangan kompensasi perumahan bagi anggota DPR. Ia memastikan tunjangan tersebut sudah dihentikan dan DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
"Tidak pernah ada kenaikan gaji. Terkait tunjangan perumahan, per 31 Agustus sudah dihentikan. Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang betul-betul mewakili negara," jelas Puan.
Dalam forum itu, Puan juga memaparkan DPR sedang menjalani proses transformasi kelembagaan secara menyeluruh. Salah satunya DPR juga tengah memperkuat transparansi melalui sistem digital.
