Jakarta, Gesuri.id - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan seluruh unsur penanggulangan bencana harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat agar setiap titik api dapat segera dipadamkan sebelum meluas.
“Terjadi peningkatan titik panas di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang. Kondisi ini mengharuskan seluruh jajaran bergerak cepat tanpa penundaan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” kata Krisantus.
Krisantus menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto di Posko Utama Karhutla Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (6/8/2026) malam.
Menurut Krisantus, periode rawan karhutla di Kalimantan Barat berlangsung pada Juli hingga Oktober, dengan puncak kerawanan diperkirakan terjadi sepanjang Agustus. Karena itu, seluruh unsur terkait diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat respons di wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas.
Ia menjelaskan, penanganan karhutla di Kalbar memiliki tantangan tersendiri karena sebagian besar wilayah berupa hutan dan lahan gambut. Kebakaran di lahan gambut tidak hanya membakar permukaan, tetapi juga dapat merambat ke lapisan bawah tanah sehingga menghasilkan asap pekat yang sulit dipadamkan dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemprov Kalbar bersama BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, dan Satgas Karhutla memperkuat patroli terpadu, deteksi dini, serta pemadaman cepat di lokasi rawan.
“Strategi penanganan yang kami lakukan memadukan operasi pemadaman darat secara intensif dengan dukungan operasi udara agar penanganan lebih efektif,” ujarnya.
Meski demikian, kondisi cuaca yang kering dan karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar masih berpotensi memunculkan titik api baru. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai diperlukan untuk memperkuat langkah penanganan di lapangan.
Pemprov Kalbar meminta dukungan pemerintah pusat, terutama melalui penguatan operasi udara, penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), penambahan sarana dan prasarana, serta pemenuhan kebutuhan air untuk penanganan darurat.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar upaya penanggulangan karhutla berjalan optimal,” tutur Krisantus.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta seluruh jajaran tidak lengah menghadapi ancaman karhutla di Kalimantan Barat. Ia mengingatkan arahan Presiden agar pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kewaspadaan di tengah kondisi cuaca yang semakin kering.
“Sesuai hasil rapat terbatas kemarin, saya kembali mengingatkan instruksi Presiden RI agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kewaspadaan penuh. Penanganan karhutla tahun ini membutuhkan perhatian dan langkah yang lebih serius,” katanya.
Suharyanto juga mengingatkan pengalaman karhutla di Kalbar pada tahun-tahun sebelumnya yang menimbulkan korban jiwa, khususnya di Kabupaten Ketapang. Karena itu, setiap peningkatan hotspot harus segera direspons agar tidak berkembang menjadi kebakaran berskala besar.
Ia turut menginstruksikan optimalisasi operasi udara, termasuk water bombing, serta peningkatan kapasitas awak pesawat untuk mendukung pemadaman di kawasan gambut.
Berdasarkan laporan BMKG Kalimantan Barat, dalam enam pekan ke depan belum terdapat potensi pembentukan awan yang signifikan sehingga peluang hujan masih rendah.
Kondisi tersebut membuat seluruh pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat diminta meningkatkan patroli, deteksi dini, edukasi, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan guna mencegah meluasnya karhutla.
