Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno, menggelar workshop pendidikan di Platinum Hotel Surabaya, Minggu (30/11/2025).
Workshop hasil kerja bareng dengan Kemendikdasmen yang mengusung tema “Pengentasan ATS dalam Mendukung Wajib Belajar 13 Tahun” ini dihadiri perwakilan guru dari berbagai sekolah di Kota Surabaya.
Acara ini sebagai upaya memperkuat implementasi wajib belajar 13 tahun serta pengentasan anak tidak sekolah (ATS).
Baca: Ganjar Ingatkan Anak Muda Harus Jadi Subjek Perubahan
Puti Guntur Soekarno menegaskan pentingnya agenda ini untuk memperbaiki tata kelola pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari layanan pendidikan.
“Workshop ini untuk menajamkan kembali program wajib belajar 13 tahun ini harusnya seperti apa. Karena kondisinya tidak hanya terjadi di Kota Surabaya atau Sidoarjo, tetapi juga di Jawa Timur bahkan secara nasional,” jelas Puti.
Menurutnya, workshop ini diharapkan mampu memperkuat upaya pengentasan ATS serta memastikan keberlangsungan program wajib belajar 13 tahun agar seluruh anak Indonesia mendapatkan kesempatan pendidikan yang adil dan merata.
Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti fakta bahwa masih banyak anak yang putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan secara berjenjang. Berdasarkan data Kemendikdasmen, tercatat sekitar 12 ribu anak di Surabaya masih tergolong ATS.
“Ini menjadi tanggung jawab kami bersama, terutama DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kami bekerja sama dengan Pemkot Surabaya, kepala sekolah, dan para guru untuk memberikan penguatan terkait wajib belajar 13 tahun serta mencari cara mengentaskan anak tidak sekolah,” ujarnya.
Puti menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci dalam menentukan langkah intervensi yang tepat. Dia menilai perlunya kecocokan data antara Kemendikdasmen dan Pemerintah Kota Surabaya guna memastikan setiap anak yang belum sekolah dapat terjangkau program pemerintah.
Baca: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap di Perbankan
“Kalau memang masih ada anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah, maka intervensi apa yang harus kita lakukan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata dia.
Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan legislator sebagaimana yang telah dia lakukan adalah dengan penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang tepat sasaran bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
“Kami harap Program Indonesia Pintar diberikan secara tepat sasaran, langsung diterima, dan digunakan sebaik-baiknya oleh peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu,” pungkasnya.
