Jakarta, Gesuri.id - Anggota MPR RI Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan mengatakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan demokrasi yang substansial, bukan hanya prosedural. Demokrasi substansial menitikberatkan pada keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan sekadar pelaksanaan pemilu atau mekanisme politik belaka.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila menuntun praktik demokrasi agar tetap berlandaskan pada moralitas dan etika. Demokrasi bukan sekadar kebebasan berpendapat, tetapi juga menjunjung tinggi norma kesopanan serta keadaban publik. Pancasila memastikan bahwa kebebasan diimbangi dengan tanggung jawab.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Segera Ambil Alih Kendali
"Pancasila menegaskan bahwa demokrasi harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Asas keadilan sosial dalam sila kelima menjadi landasan bagi kebijakan-kebijakan pemerintah agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya dalam Sos MPR Minggu (4/5) di Jakarta.
Demokrasi yang substansial, tambahnya, harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan negara. Pancasila menggarisbawahi pentingnya gotong royong dan musyawarah untuk mencapai keputusan yang berpihak pada kepentingan bersama.
"Pancasila sebagai pemersatu bangsa memainkan peran krusial dalam menjaga persatuan dalam keberagaman. Demokrasi yang sehat bukan hanya memberi ruang bagi perbedaan pendapat tetapi juga memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan kebijakan public," tandasnya.
Selanjutnya, tambah PUtra, supremasi hukum menjadi elemen utama dalam demokrasi yang substansial, dan Pancasila menekankan pentingnya hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Demokrasi tidak dapat berjalan baik tanpa penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan melindungi hak-hak warga negara.
Nilai religiusitas yang terkandung dalam Pancasila menyeimbangkan kebebasan individu dengan nilai-nilai luhur yang mendukung kehidupan yang harmonis dan beradab. Demokrasi yang substantif harus tetap berakar pada budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas bangsa.
"Penguatan demokrasi yang berlandaskan Pancasila membutuhkan komitmen dari seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kesadaran akan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan sosialisasi yang efektif," ujarnya.
Baca: Ganjar Tegaskan Hasto Kristiyanto Masih Aktif Sebagai Sekjen
Dalam era digital dan globalisasi, tantangan bagi demokrasi substansial semakin kompleks. Pancasila tetap relevan sebagai pedoman agar Indonesia tidak hanya menjadi negara demokratis dalam struktur politik, tetapi juga dalam praktik kehidupan bernegara yang menjamin kesejahteraan rakyat.
Demokrasi substansial yang sesuai nilai Pancasila adalah demokrasi yang berpihak kepada rakyat, bukan sekadar mengikuti prosedur politik.
"Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, Indonesia dapat menjadi negara demokratis yang benar-benar mencerminkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya," katanya.
