Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu menekankan pentingnya keberpihakan anggaran bagi pelaku UMKM yang menjadi penopang ekonomi nasional.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk UMKM dalam APBN masih minim dan belum menunjukkan keberpihakan yang nyata.
"UMKM ini selalu disebut-sebut di manapun, tapi saya tidak melihat ada keberpihakan pada UMKM," ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini kepada Pro3 RRI usai Sidang Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/).
Baca: Sofyan Tan Desak BRIN Buat Riset Independen
Ia menyebut, pemerintah sudah menyediakan skema permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun di lapangan masih terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan praktik perbankan.
Legislator ini menilai, banyak pengusaha kecil tetap kesulitan mengakses modal, terutama tanpa agunan.
“Permodalan UMKM yang katakan meminjam modal 5-100 juta tanpa agunan itu sudah jelas,” ucapnya.
Ia mengaku seringkali mendapatkan temuan pengusaha kecil yang mau akses modal KUR senilai 50-100 juta tetap dimintai agunan. Bane menekankan, UMKM harus mendapat perhatian lebih agar pengusaha baru dapat lahir dan sektor ini tetap menjadi penopang ekonomi.
Baca: Pramono Anung Dukung Kerja Sama Strategis BTN, Ancol dan Japro
“Harusnya kita sudah waktunya untuk mengalokasikan energi yang lebih besar pada UMKM. Sudah waktunya juga berpihak untuk kemudian melahirkan pengusaha-pengusaha baru di bidang UMKM," ucapnya.
Bane berharap kementerian dan lembaga terkait bisa memaksimalkan pembinaan agar program UMKM lebih nyata dan efektif. Dengan langkah konkret, UMKM dapat semakin berkontribusi pada struktur ekonomi nasional.
