Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pemerintah memperketat pelacakan bagi warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia.
Walau demikian, Rahmad juga meminta ke masyarakat untuk bijak jika ada informasi soal WNA yang masuk. Karena bisa jadi ini menyangkut dengan penanganan pandemi Covid-19.
Baca: Pemprov Jatim Diminta Waspada Akan WNA Asal India
Menurutnya, Pemerintah memang harus memberlakukan screening ketat perjalanan WNA yang akan masuk ke Indonesia. Dan itu dilakukan harus sesuai ketentuan yang telah diputuskan.
Apalagi jika WNA yang dating itu merupakan dari negara yang angka COVID-19 pantas diwaspadai karena ada lonjakan kenaikan serius. Semisal Thailand dan Malaysia yang sedang mengalami lonjakan serius.
“Maka WNA dari sana harus kita screening ketat dan wajib mengikuti aturan masuk ke kita melalui wajib karantina 14 hari. Selanjutnya kusus India kita tutup sementara mengingat situasi paparan di sana mengkhawatirkan bagi perjalanan ke Indonesia. Termasuk dari negara lainnya maupun dari negara Tiongkok sekalipun, wajib hukumnya mengikuti seluruh protokol kesehatan serta screening ketat,” kata Rahmad di Jakarta, Senin (10/5).
Sejauh ini, di masa pandemi, aturan keimigrasian memberikan ijin untuk WNA berpaspor diplomat serta yang sesuai rekomendasi/izin dari kementrian terkait.
Selanjutnya yang diberikan ijin masuk, tetap wajib mengikuti ketentuan protokol masuk ke Indonesia. Semisal surat sehat dari negara asal , harus mengikuti protokol Kesehatan. Jika wajib karantina, maka akan dilakukan oleh pemerintah.
Baca: Indonesia Tertutup Bagi WNA, Rahmad: Untuk Keselamatan!
Namun, dia juga mengajak masyarakat untuk berpikir jernih terhadap adanya WNA yang masuk ke Indonesia. Di satu sisi, perlindungan terhadap warga Indonesia harus dikedepankan. Namun harus diingat juga saat ini ketergantungan kita, dalam masa pandemic, terhadap asing masih cukup tinggi.
“Antara lain 90 persen bahan obat-obatan dan alat kesehatan kita masih impor, bahkan vaksin semuanya dari impor. Dan ini tentu kita juga butuh WNA untuk berkoordinasi soal ini misalnya,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.
