Jakarta, Gesuri.id — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengkritik keras minimnya gaung promosi Piala Dunia yang dilakukan oleh tiga media publik negara: LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA. Menurutnya, sinergi ketiga lembaga tersebut belum terasa di masyarakat, terutama di ranah media sosial.
Sentilan itu disampaikan Evita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama jajaran direksi dan dewan pengawas ketiga lembaga tersebut di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Rapat tersebut mengonfirmasi agenda Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran Semester I Tahun 2026.
Baca: Rupiah Tembus Rp18.000, Ganjar Pranowo Lontarkan 7 Desakan
"Saya belum banyak melihat kerja sama ANTARA, TVRI, RRI dalam mempromosikan Piala Dunia. Saya main medsos, saya tidak lihat tuh muncul di beranda, trending topic, atau viral. Piala Dunia ini tinggal berapa hari lagi loh," ujar Evita dengan nada kecewa.
Evita menegaskan, momentum olahraga terbesar di dunia ini seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendongkrak keterlibatan publik (public engagement) sekaligus memperkuat taji media milik negara.
Ia pun menagih hasil nyata dari laporan kerja sama yang selama ini disodorkan kepada DPR.
"Kita sering rapat mengenai Piala Dunia, saya sering teriak-teriak bahwa harus ada kolaborasi TVRI, RRI, dan ANTARA. Dalam laporan terakhir disampaikan sudah ada studio bersama dan tempat kerja bersama. Saya ingin tahu output-nya," cecar legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Bukan hanya masalah promosi Piala Dunia, Komisi VII juga menyoroti rapor merah penyerapan anggaran LPP RRI yang baru menyentuh angka 40,16 persen di paruh pertama tahun ini. Evita mengaku prihatin karena masih banyak pos belanja yang belum terealisasi.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Padahal di saat yang sama, RRI tengah dihadapkan pada kebutuhan besar untuk menyiarkan dan mempublikasikan ajang internasional yang sudah di depan mata.
Melihat mandeknya performa dan serapan anggaran ini, Evita langsung mempertanyakan taji Dewan Pengawas (Dewas) masing-masing lembaga. Ia menilai Dewas gagal melakukan fungsi kontrol internal sebelum masalah tersebut telanjur meledak di hadapan parlemen.
"Dewas ini memiliki peranan yang penting, yang di-fit and proper oleh Komisi VII. Dewas yang mengangkat dirut. Saya ingin tahu juga keberadaan Dewas-nya apa? Apa para Dewas ini tidak melakukan evaluasi sebelum dievaluasi DPR? Seharusnya para Dewas melakukan evaluasi terhadap direksinya," pungkas Evita.
