Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Badan Anggaran (Banggar), Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., menghadiri Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dalam rangka pembahasan asumsi dasar sektor ESDM serta pengantar RKA-K/L dan RKP Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (15/6).
Dalam rapat tersebut, Komisi XII DPR RI menyepakati sejumlah asumsi sektor ESDM untuk RAPBN 2027, mulai dari proyeksi harga minyak mentah Indonesia (ICP), lifting migas, subsidi energi, hingga arah pembangunan infrastruktur energi nasional.
Cornelis menegaskan bahwa kebijakan energi nasional harus diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, pembangunan sektor ESDM tidak hanya berbicara mengenai angka produksi maupun anggaran, tetapi juga memastikan ketersediaan energi yang terjangkau dan merata.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Energi adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang disusun pemerintah harus memastikan masyarakat di daerah mendapatkan manfaatnya,” ujar Cornelis.
Dalam Raker tersebut, Menteri ESDM menyampaikan pagu indikatif Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun, dengan porsi terbesar diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur energi.
Cornelis menilai, alokasi anggaran tersebut harus selaras dengan agenda strategis nasional yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
“Yang paling penting adalah penyusunan anggaran harus rasional dan sesuai dengan kebutuhan. Kenaikan anggaran juga perlu dijaga agar tidak lebih dari 15 persen dibandingkan tahun anggaran 2026, sehingga tetap realistis dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Cornelis.
Menurutnya, anggaran negara merupakan amanah yang harus dikelola secara efektif agar setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Di Badan Anggaran, kami terus mengawal agar perencanaan anggaran ini rasional dan terukur. Ini adalah uang rakyat, sehingga harus dipastikan penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Sejumlah program prioritas yang dibahas dalam rapat tersebut mencakup pembangunan jaringan gas rumah tangga, infrastruktur listrik desa, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), serta pengembangan energi baru terbarukan.
Cornelis berharap kebijakan sektor ESDM Tahun 2027 dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan, terutama bagi wilayah yang masih membutuhkan peningkatan akses energi.
“Komisi XII akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar program-program energi berjalan sesuai tujuan dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutup Cornelis.
