Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi PDI Perjuangan, Rapidin Simbolon menyampaikan kekecewaan kepada BPJS Kesehatan yang tidak hadir dalam menjamin layanan kesehatan bagi korban tindak pidana kekerasan.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Komisi XIII DPR RI dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Dirjen Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, dikutip Sabtu (5/4/2025).
"Saya tadi melihat, mendengarkan keluhan dari korban-korban tindak pidana dan kekerasan ini, seakan-akan tidak ada tempat bernaung," kata Rapidin Simbolon.
"Kehadiran BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan pelayanan dan memberikan solusi, bukan memberikan masalah bagi rakyat," tegas Rapidin Simbolon.
Sementara itu, BPJS Kesehatan menyampaikan perlu dasar hukum yang jelas apabila badan tersebut diminta memberikan jaminan kesehatan kepada korban tindak pidana, seperti tindak penganiayaan, kekerasan seksual, dan tindak pidana lainnya.
"Kami memerlukan dasar hukum untuk bisa menjaminkan, seandainya ini memang benar-benar tidak dijamin oleh penjamin lain," kata Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Hal itu, kata Lily, sejalan dengan prinsip yang dikedepankan oleh BPJS Kesehatan yakni prinsip mengutamakan akuntabilitas dan kehati-hatian dalam membayarkan biaya pelayanan kesehatan.
