Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, menilai rencana pemerintah membuka rekening bank bagi seluruh warga negara harus dibarengi dengan pembenahan administrasi kependudukan.
Menurutnya, data penduduk yang rapi dan valid menjadi fondasi penting untuk mewujudkan keadilan sosial, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Giri mengatakan keadilan bagi rakyat dapat diwujudkan apabila administrasi kependudukan dikelola secara baik. Namun, ia mempertanyakan apakah seluruh warga negara saat ini telah terekam dan tercatat dalam administrasi kependudukan secara lengkap.
Pertanyaan tersebut mencuat setelah Presiden mendorong agar seluruh warga negara memiliki rekening bank di BRI dan BSI sehingga penyaluran bansos melalui cash transfer dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Menurut Giri, program tersebut merupakan langkah yang baik, tetapi membutuhkan dukungan data kependudukan yang valid. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh warga negara telah memiliki data kependudukan yang terekam dan tercatat dengan baik.
"Disinilah peran penting Depdagri dan Pemerintah Daerah, agar memastikan seluruh warga negara sudah terekam dan tercatat data kependudukannya," ujarnya Kamis (10/9/2026).
Ia menekankan pentingnya mempercepat perekaman data kependudukan hingga ke pelosok daerah. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki basis data yang akurat dalam menentukan penerima berbagai program bantuan.
"Perekaman data sampai ke pelosok-pelosok harus dilakukan dengan segera agar datanya valid dan keadilan sosial bisa diwujudkan," katanya.
Giri juga meminta pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam proses pendataan dan perekaman kependudukan. Peran tersebut, menurutnya, harus dilakukan bersama perangkat pemerintahan hingga tingkat desa.
"Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak dengan perangkatnya sampai tingkat desa harus menjadi bagian penting dalam pendataan dan perekaman data kependudukan," tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dinilai perlu memberikan dukungan anggaran agar proses pendataan dan perekaman dapat dilakukan secara optimal. Dukungan tersebut mencakup kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, hingga insentif bagi daerah yang berhasil mencapai target perekaman secara penuh.
"Pemerintah pusat melalui Depdagri harus mendukung anggaran untuk pendataan baik perangkat keras, perangkat lunak dan batuan insentif bagi daerah yang berhasil mewujudkan 100 % perekaman data," ungkapnya.
Giri menilai apabila data kependudukan telah valid, rencana pembukaan rekening bank bagi seluruh warga negara akan lebih mudah diwujudkan. Dengan demikian, penyaluran bantuan melalui rekening warga dapat dilakukan secara lebih tepat dan transparan.
"Jika data kependudukan valid maka niat baik Presiden untuk membukakan rekening bank untuk seluruh warga negara bisa terwujud dan selanjutnya bantuan bisa mengalir ke rekening warga negara dengan tepat. Berikutnya bagaimana menentukan bantuan agar tepat sasaran agar keadilan sosial bisa terwujud," pungkasnya.
Menurutnya, pembenahan administrasi kependudukan bukan hanya persoalan administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Data yang akurat juga menjadi kunci agar kebijakan perlindungan sosial dapat berjalan efektif dan berkeadilan.
