Medan, Gesuri.id - Ketua Komisi IV DPRD Medan Fraksi PDI Perjuangan Paul Mei Anton Simanjuntak menerima keluhan serius dari warga Kelurahan Pulo Brayan Bengkel terkait banjir yang terus berulang akibat buruknya sistem drainase.
Keluhan tersebut mengemuka saat Paul melaksanakan Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 TA 2025 Sesi II di Jalan Tiga, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Minggu (21/12/2025).
“Daerah kami ini langganan banjir, antara parit skunder dan parit primer tidak terkoneksi dengan baik. Lagi pula parit dipadati lumpur dan sampah bahkan semak belukar. Kalau hujan turun, kami trauma dengan banjir,” jelas warga Pulo Brayan Ahmad Tohir saat mengikuti reses tersebut.
Ahmad Tohir berharap DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan dapat berkolaborasi secara serius untuk menuntaskan persoalan banjir yang telah lama diderita puluhan ribu warga di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel.
Menanggapi aspirasi tersebut, Paul Mei Anton Simanjuntak meminta Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan agar segera melakukan normalisasi kanal dan parit, khususnya di kawasan Jalan Krakatau Ujung, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel. Menurutnya, pengorekan harus segera dilakukan mengingat curah hujan masih tinggi dan kondisi parit dipenuhi lumpur serta sampah.
“Pembuatan parit baru, perbaikan serta pelebaran parit harus dituntaskan di Jalan Perwira 2, Kelurahan Pulu Brayan Bengkel. Sebab, kalau paritnya terlalu kecil tidak akan sanggup menampung debit air,” kata Paul Simanjuntak.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, normalisasi tidak boleh hanya difokuskan pada kanal dan parit utama di Jalan Krakatau Ujung, tetapi juga harus menyasar parit sekunder di sekitar Kelurahan Pulo Brayan Bengkel agar aliran air benar-benar terkoneksi dan berfungsi optimal.
Untuk memaksimalkan hasil pekerjaan, Paul juga mendorong Dinas SDABMBK Kota Medan agar membangun koordinasi dengan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBJN) Sumatera Utara, mengingat Jalan Krakatau merupakan jalan nasional yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Ini penderitaan masyarakat yang berkepanjangan dan resmi disampaikan saat areses. Saya minta agar dikerjakan skala prioritas,” pinta Paul Simanjuntak.
Reses tersebut turut dihadiri Lurah Pulo Brayan Bengkel Yudha Arianto, perwakilan Dinas Sosial Kota Medan Cut Malahayati, perwakilan Dinas SDABMBK Andi Syahputra Daulay, perwakilan Disdukcapil Febri Handayani Harahap, perwakilan Dinas Perkimcikataru Bambang Suryanto, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ratusan konstituen.
