Langkat, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Langkat sekaligus Bendahara DPC PDI Perjuangan Langkat Matthew Diemas Bastanta mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat menyusul banjir besar yang melanda 15 kecamatan pada akhir November 2025.
“Kami menilai kinerja BPBD Langkat sangat lambat. Saat masyarakat terjebak banjir, nomor hotline darurat BPBD justru tidak tersedia. Ini sangat memprihatinkan, karena masyarakat membutuhkan akses cepat saat situasi genting,” kata Matthew, Selasa (2/12).
Ia menegaskan, lemahnya respons tersebut menunjukkan BPBD Langkat gagal dalam kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Berdasarkan tinjauannya di lapangan, Matthew menemukan buruknya koordinasi, minimnya peralatan, hingga ketidaksigapan BPBD menjalankan tugas secara profesional.
“Dalam kondisi bencana seperti ini, bisa kelakuan kepala BPBD seperti ini, sungguh tidak bisa ditolerir. Pimpinan BPBD seharusnya berdiri paling depan, bukan justru tidak respons,” ujarnya.
Matthew memaparkan bahwa BPBD Langkat hanya memiliki enam unit perahu karet untuk menjangkau lebih dari 15 titik kejadian banjir. Ia menilai kondisi ini sangat tidak memadai mengingat luasnya wilayah terdampak.
“Dengan cakupan bencana sebesar itu, enam perahu karet jelas tidak cukup. Ini bukti BPBD tidak siap menghadapi keadaan darurat. Keselamatan warga dipertaruhkan, jangan buat nyawa masyarakat sekadar angka laporan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti terjadinya aksi penjarahan di Tanjung Pura yang disebutnya sebagai akibat dari lambatnya distribusi bantuan ke warga terdampak.
“Penjarahan itu terjadi karena bantuan datang terlambat. Ini menunjukkan gagalnya koordinasi BPBD,” jelasnya.
Matthew menambahkan bahwa situasi semakin mengkhawatirkan karena Kepala BPBD lebih sering terlihat mendampingi kegiatan bupati ketimbang menangani bencana secara langsung.
“Di saat rakyat membutuhkan pertolongan cepat, Kepala BPBD malah sibuk kegiatan protokoler demi asal bos senang. Akibat lambatnya respons ini, satu anak dilaporkan meninggal karena tidak segera mendapat bantuan. Ini kegagalan moral dan tanggung jawab jabatan,” tegasnya.
Dengan mempertimbangkan rangkaian kelalaian tersebut, Matthew mendesak agar Kepala BPBD Kabupaten Langkat dicopot atau mundur secara terhormat dari jabatannya.
“Ini bukan soal politik, ini soal nyawa. Kalau tidak mampu menjalankan tugas, lebih baik mundur. Rakyat butuh pimpinan BPBD yang sigap, responsif, dan bekerja untuk keselamatan publik,” pungkasnya.
