Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan wajar apabila Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB kelima kalinya.
Sebab, sebagai penggagas Kaukus Kebebasan Beragama dan Kaukus HAM ASEAN, dia mengaku sering didatangi oleh para pekerja HAM internasional. Dan, dengan menggunakan sistem demokrasi Pancasila, para pekerja HAM itu menilai indeks demokrasi Indonesia bagus.
Baca: Tiongkok Diminta Hormati Deklarasi Universal HAM PBB
“Kecuali saat Pilkada Jakarta, yang mereka nilai kondisi demokrasi memburuk. Tapi khan hal itu bukan kesalahan pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Eva kepada Gesuri, baru-baru ini.
Eva melanjutkan, dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya yang terjebak dalam otoritarianisme seperti Thailand, Kamboja, Myanmar dan Laos, Indonesia masih terdepan dalam menjaga demokrasi.
Indonesia memberi contoh bagaimana kesejahteraan bisa berjalan beriringan dengan penegakan HAM.
“Jadi demokrasi Pancasila itu dilihat sebagai model yang baik, dimana hak ekosob dan sipol bisa berimbang, dengan segala kekurangannya,” ujar Eva.
`
Lalu sebagai Negeri Muslim, Indonesia juga menjadi contoh beriringannya Islam dengan demokrasi. Di Indonesia, tidak ada konflik akut dan ekstrimisme bisa diatasi.
“Jadi menurut saya, ini penghargaan atas prestasi Indonesia di bidang HAM, sehingga Indonesia dipercaya menjadi anggota Dewan HAM,” kata Eva.
Eva juga mengatakan, terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM juga mampu memupuskan kampanye negatif separatis Papua terhadap Indonesia.
“Jadi sekali lagi, ini sangat positif. Juga bagi kinerja pemerintahan Pak Jokowi kedepannya di bidang HAM,” ujar Eva.
Seperti diketahui, Indonesia berhasil menjadi salah satu anggota Dewan HAM PBB setelah memenangkan pemungutan suara yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, Kamis (17/10).
Indonesia berhasil meraih dukungan terbesar dengan 174 suara dari total 192 suara mengalahkan Jepang, Irak, Korea Selatan, dan Marshall Islands.
Baca: Indonesia Menyayangkan Langkah AS Keluar dari Dewan HAM PBB
Dengan ini, Indonesia akan menjabat sebagai salah satu Dewan HAM PBB perwakilan negara Asia Pasifik selama 2020-2022.
Indonesia sebelumnya telah terpilih sebagai Dewan HAM PBB sebanyak empat kali yakni periode 2015-2017, 2012-2014, 2008-2010, 2006-2007.
