Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari proyek program strategis nasional yang mendorong kemandirian ekonomi desa.
Pernyataan itu disampaikan Rieke saat berkunjung ke Koperasi Desa Merah Putih di Desa Cibeber, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/10/2025).
Menurut Rieke, koperasi di tingkat desa harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, bukan sekadar wadah formalitas.
"Koperasi Desa Merah Putih ini bukan hanya program Kementerian Koperasi, tapi betul-betul bagian dari program strategis nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo. Sudah saatnya ekonomi di desa berputar," ujar Rieke, Selasa (14/10/2025).
Ia menekankan bahwa desa kini tak boleh lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan harus menjadi subjek utama dalam menggerakkan roda ekonomi.
"Koperasi Desa Merah Putih adalah gerakan nasional ekonomi kerakyatan. Unit usahanya jangan hanya fokus pada simpan pinjam, tapi juga pada produksi, distribusi, bahkan industri," ucapnya.
Rieke menegaskan bahwa kredit usaha di dalam koperasi harus diarahkan untuk modal produktif, bukan konsumsi semata. Ia juga mengingatkan agar koperasi tidak dijadikan alat penyalur barang impor.
"Please, jangan jadikan koperasi Desa Merah Putih instrumen untuk penyaluran barang-barang impor. Koperasi harus jadi offtaker produk masyarakat desa," katanya.
Saat ini, keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih Cibeber telah mencapai 500 orang. Beberapa unit usaha seperti warung desa dan gerai sembako sudah mulai beroperasi.
Rieke berharap koperasi ini segera mengimplementasikan konsep data desa presisi agar programnya tepat sasaran dan bisa menjadi percontohan untuk seluruh Purwakarta bahkan Jawa Barat.
"Kami ingin koperasi ini bukan cuma ada di podium-podium pidato. Tahun 2026, insyaallah sudah ada pembagian sisa hasil usaha yang benar-benar bisa meningkatkan ekonomi rakyat," katanya.
Ia juga menyinggung pentingnya sinergi dengan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kalau bisa, bahan pangan untuk program MBG itu bersumber dari desa setempat. Kalau tidak ada, baru dilakukan subsidi silang antar desa. Jadi ekonomi berputar di masyarakat sendiri," ujar Rieke.
