Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati, mengingatkan agar program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak menekan atau menggantikan usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
“Dukungan untuk percepatan ekonomi desa harus tetap memperhatikan toko kelontong dan usaha kecil agar tidak sampai mati,” kata Sadarestuwati saat kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI di Tangerang Selatan, Banten, Minggu
(9/11/2025).
Menurutnya, koperasi desa seharusnya berperan sebagai mitra bagi pelaku usaha tradisional, bukan pesaing yang mengambil alih ruang usaha warga yang telah lebih dulu bertahan di desa. Ia menegaskan, model bisnis KDKMP harus dibangun dengan prinsip kolaboratif agar tidak menggerus ekosistem ekonomi masyarakat.
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa pembangunan ekonomi desa tidak boleh mengorbankan pelaku usaha tradisional yang menjadi denyut ekonomi lokal. Ia mencontohkan toko-toko kelontong kecil yang selama ini memiliki peran vital dalam sirkulasi ekonomi di masyarakat desa.
Lebih lanjut, Sadarestuwati mendorong agar pemerintah menyiapkan kebijakan yang menempatkan KDKMP sebagai penggerak dan fasilitator, bukan pemain pasar. Ia menjelaskan, koperasi sebaiknya berfungsi sebagai agen atau supplier yang memperkuat rantai pasok desa, misalnya melalui kerja sama dengan dapur-dapur MBG untuk menyediakan makanan bergizi gratis, tanpa menimbulkan persaingan tidak sehat dengan usaha kecil.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan KDKMP harus disesuaikan dengan karakter dan potensi ekonomi lokal agar dapat berkelanjutan. Menurutnya, tata kelola, inovasi, dan pengelolaan risiko menjadi kunci agar program ini benar-benar mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi desa tanpa membebani dana desa atau mengancam keberlangsungan UMKM.
Sadarestuwati berharap program KDKMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan tata kelola yang baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
