Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menyarankan program Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021 lebih diarahkan untuk program padat karya. Politisi muda PDI Perjuangan itu menyatakan, ditengah situasi berbagai bencana alam dan non alam seperti pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia, sektor pertanian perlu memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan menggerakkan perekonomian nasional.
Baca: Vaksinasi Lansia, Rahmad: Aman, Perketat Proses Screening
Hal itu dikatakan Riezky dalam rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta jajaran membahas refocusing dan realokasi belanja Kementerian Pertanian TA 2021, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/2).
“Ekspektasi kami (Komisi IV DPR RI -red) dengan situasi hari ini yang tidak menentu, kalau boleh program Kementan dimaksimalkan ke arah padat karya, supaya bisa memaksimalkan pergerakan ekonomi juga,” terang Riezky.
Hal ini, lanjut Riezky, menjadi perhatian karena Kementan dianggap belum paham menentukan skala prioritas program dan anggaran dalam situasi dan kondisi terkini. Ditambah lagi, ia menerima laporan bahwa beberapa lahan pertanian Indonesia seperti di Kabupaten Majalengka dan Serang mengalami banjir dan berpotensi gagal panen.
Karena itu, Kementan harus memperhitungan urgensi, output, dan kontribusi sektor pertanian bagi rakyat Indonesia.
“Tahun 2021, Kementan memuat program yang menambah nilai tambah produk dan nilai saing. Mohon jujur, pada pembahasan refocusing lalu, kok sepenglihatan saya belum mencerminkan nilai tambah dan daya saing, padahal anggaran besar, kontribusinya apa?” tanya Riezky pada jajaran Kementan.
Baca: Charles Honoris Jadi Wakil Ketua Komisi IX DPR
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah permasalahan soal pupuk subsidi. Wakil rakyat dapil Sumatera Selatan I itu berpendapat, dengan anggaran Rp 33 triliun ditambah dengan naiknya harga eceran tertinggi (HET), seharusnya pupuk subsidi tidak terjadi kelangkaan.
Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, kelangkaan masih terjadi di kalangan petani.
Dirinya menekankan agar Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan beserta PT Pupuk Indonesia Holding Company melakukan survey lapangan guna memastikan kesesuaian informasi yang Kementan terima, dengan realita di lapangan.
