Sumbawa, Gesuri.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan kekecewaannya terhadap kenyataan data penyaluran Bansos di Sumbawa. Sebab faktanya, lanjut Risma, penyalurannya masih banyak yang belum clear..
Baca: Ke Presiden, Risma Sampaikan Akan Mundur Jika Tak Mampu
“Sebenarnya kita kemarin rencananya, memberikan bantuan. Tapi saya liat data, ternyata penyalurannya banyak yang masih belum clear,” ungkap Risma dalam kunjungan kerjanya di Dusun Batu Nisung Desa Karang Dima Kecamatan Labuan Badas, Kamis (14/10).
Bahkan, karena merasa kesal, Mantan Walikota Surabaya ini sampai menjemput langsung anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima penyaluran Bansos PKH di rumahnya.
“Jadi, kemudian saya berbalik (menjemput penerima PKH) karena ini menyangkut fakir miskin dan orang-orang yang terlantar. Jadi, karena itu saya konsentrasi. Ini ditemukan di daerah lain cuma tak sebesar di sini,” ujarnya.
Atas kondisi ini, Risma meminta Pemda dan DPRD Sumbawa untuk segera menjadwalkan pemanggilan pihak Bank BRI guna menindaklanjuti dan menuntaskan persoalan ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Disos) Sumbawa A. Yani yang dikonfirmasi melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Mirajuddin, S.T. membenarkan apa yang menjadi temuan Mensos. Sekaligus kesiapan untuk menindaklanjuti persoalan ini.
“Menurut data kami, itu ada banyak data yang masih belum tersalurkan bantuannya. Sebagai contoh di PKH itu ada 1.514 KPM yang belum tersalurkan bantuannya. Kemudian BPNT atau Program sembako itu ada 1.373 KPM yang belum tersalurkan. Ini yang diminta Bu Menteri tadi agar ditindaklanjuti pak bupati dan DPRD untuk memanggil pihak BRI dan Disos agar ini segera diselesaikan,” sebutnya.
Menurutnya, yang yang banyak belum tersalurkan itu, adalah 3 bulan terakhir. Dari Juli, Agustus sampai September. Bahkan beberapa ada ditemukan yang dari bulan Januari bahkan ada yang sampai 1 juta. Artinya berarti memang dari awal mereka belum menerima penyaluran.
Kendalanya memang Kata Mirajuddin, daerah sulit yang secara geografis sulit dijangkau. Sehingga Mensos meminta untuk daerah sulit ini, diantar langsung dalam bentuk uang.
“Karena kalau diberikan sembakau nanti nilai berkurang dengan nilai sembako yang diterima. Jadi, harus utuh. Katakanlah nilai sembako itu 200 ribu/bulan. Jadi total mereka 200 ribu/bulan mereka terima. Bahkan ada Katakanlah yang tidak ditemukan, maka harus segera dicari,” ungkapnya.
Dijelaskan, berkaitan dengan birokrasi di Bank, setelah pihaknya berkoordinasi di Bank, memang itu ketentuan umum di Bank.
“Jadi, pemilik rekening adalah pribadi mereka. Jadi tidak boleh orang lain. Katakanlah sperti itu. Tetapi dengan permintaan Bu Menteri itu bisa, karena bantuan itu diterima oleh sekeluarga. Bukan perindividu keluarga itu. Logikanya anggota keluarga berhak menerima, jika yang punya nama di rekening Katakanlah menjadi TKW atau sudah meninggal. Tapi harus ada surat kuasa yang diambil anggota keluarga yang ada di keluarga tersebut,” teranganya.
Artinya dengan kedatangan Menteri lanjutnya, menjadi terang benderang permasalahannya. Ketika daerah sulit, lansia maupun disabilitas tidak bisa datang ke agen bank, maka pihak bank yang harus mengantarkan langsung.
“Sebenarnya dari dulu sesuai perjanjian harus diantar ke rumah door to door. Tapi memang saya tidak tahu di internal bang,” Demikian Mirajuddin.
Baca: Anies Harus Sering Baca Aturan Biar Tak Terkesan Bodoh
Artinya persolanannya ada di Bank? “Bisa jadi. Bagi kita sudah jelas perjanjiannya. Kalau memang berhalangan yang berkualitas Katakanlah yang disabilitas atau lansia atau daerah sulit itu memang harus diantar door to door,” tambahnya, seraya menyampaikan komitmen untuk menuntaskan persoalan ini secepatnya.
“Target selesaikan yang ribuan, kita menunggu dulu, undangan dari dewan untuk kita hearing bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Tapi harapan kami harus segera, karena dikhawatirkan sampai akhir tahun hangus dan harus dikembalikan ke negara. Karena ini distribusinya membutuhkan waktu, mencari orangnya dan sebagainya,”pungkasnya. Dilansir dari radarsumbawa.id.
