Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menegaskan Indonesia harus menghentikan pola business as usual jika ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, peringatan 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan dalam kehidupan rakyat.
"Diperlukan transformasi struktural ekonomi secara total," tegas Prof Rokhmin dalam Talk Highlight Radio Elshinta, dikutip Rabu (19/8/2026).
Menurut Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University tersebut, transformasi struktural ekonomi harus mencakup sejumlah pilar utama. Di antaranya penciptaan lapangan kerja produktif untuk menyerap bonus demografi, penguatan industri nasional dan hilirisasi, modernisasi sektor pangan, pertanian dan perikanan, optimalisasi ekonomi biru (*blue economy*), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Memerdekaan pada akhirnya harus menghadirkan kesejahteraan, keadilan, kemandirian, dan kehidupan yang semakin baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya untuk segelintir orang," ujar Prof Rokhmin.
Ia mengingatkan, target Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju, berdaulat, dan berpenghasilan tinggi tidak akan tercapai hanya karena Indonesia telah merdeka selama 81 tahun. Cita-cita tersebut harus diwujudkan melalui perubahan paradigma serta kerja nyata seluruh komponen bangsa.
"Indonesia Emas 2045 itu harus diperjuangkan melalui transformasi dan kerja nyata, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari seluruh komponen bangsa," katanya.
Prof Rokhmin juga mengingatkan Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap apabila tidak melakukan perubahan mendasar. Kondisi tersebut dinilai ironis karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, tetapi masih berstatus sebagai negara berpendapatan menengah.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pangan dan pertanian, Prof Rokhmin menempatkan swasembada pangan berkelanjutan sebagai salah satu fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya pertanian, kelautan, dan perikanan yang sangat besar sehingga tidak seharusnya terus bergantung pada impor pangan.
"Sebagai bangsa besar dengan kekayaan sumber daya pertanian, kelautan, dan perikanan, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat dari kekuatan produksinya sendiri, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional," jelasnya.
Menurut Prof Rokhmin, kemandirian pangan bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan berkaitan langsung dengan kedaulatan bangsa. Ketergantungan terhadap impor pangan dinilai bertentangan dengan semangat kemerdekaan dan cita-cita membangun bangsa yang mandiri.
"Kalau pangan kita masih impor, bagaimana kita bisa berdaulat? Kemandirian pangan adalah harga mati untuk Indonesia Emas 2045," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Rokhmin juga menyoroti persoalan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Ia menyebut Indonesia berada dalam kondisi yang kontradiktif, yakni memiliki sumber daya alam melimpah tetapi masih menjadi negara berpendapatan menengah. Di sisi lain, sejumlah kawasan seperti Teluk Jakarta dan Bali disebut telah melampaui daya dukung lingkungan sejak tahun 2000.
Prof Rokhmin menilai salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan Indonesia adalah korupsi.
"Impor 4,7 juta ton dapat belasan triliun. Emas 76 Kg, korupsi 300 triliun, Pertamina 1.000 triliun. Jadi kita kaya raya Pak," ujarnya, seraya mendoakan pemerintahan Prabowo bisa menegakkan hukum.
Ia menambahkan, untuk menjadi negara maju diperlukan pemerintahan yang memiliki integritas sekaligus kemampuan dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan berbasis kepentingan nasional. Menurutnya, Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan inovasi yang dapat mendukung kemandirian ekonomi, termasuk di sektor kelautan dan perikanan.
"Syarat negara maju, menurutnya, pemerintah harus ikhlas, cerdas, baik dan strong."
Prof Rokhmin mencontohkan inovasi pengembangan kapal ikan tenaga surya dan hidrogen yang dikembangkan bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya selama lima tahun terakhir. Namun, inovasi tersebut menurutnya masih menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan.
"Banyak oknum pemerintah kecanduan impor. Di dalam impor itu ada impor fee, saya dengar beras tiap impor pengkhianat bangsa baik pengusaha maupun oknum pejabat dapat 2.000 rupiah per kilo," ungkapnya.
Selain pangan dan ekonomi, Prof Rokhmin menekankan pentingnya kebijakan lingkungan yang berbasis ilmu pengetahuan. Ia menyebut kemampuan asimilasi perairan harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan, khususnya di kawasan yang memiliki tekanan aktivitas manusia tinggi seperti Teluk Jakarta dan Bali.
Menurutnya, limbah B3 harus dilarang, sedangkan limbah organik masih dapat dikelola dengan teknologi yang tepat. Persoalan sampah juga harus ditangani melalui pendekatan ekonomi sirkular dengan menerapkan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R).
"Sejak awal 2000 sampah sudah numpuk di mana-mana," katanya.
Ia menilai teknologi Waste to Energy dapat menjadi salah satu solusi untuk mengubah persoalan sampah menjadi sumber energi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
"Saya saksikan sendiri di Makassar dengan bantuan Korea sudah terbangun pembangkit listrik dari sampah. Harusnya Bali dan seluruh Pemda menerapkan. Sampah tidak jadi limbah tapi jadi berkah, jadi energi dan pupuk," ungkap Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) itu.
Peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, menurut Prof Rokhmin, harus menjadi alarm bagi pemerintah dan seluruh rakyat untuk tidak berpuas diri. Kemerdekaan harus terus diisi dengan kerja nyata melalui transformasi ekonomi, penguatan pangan, peningkatan kualitas SDM, penegakan hukum, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan demi menghadirkan kesejahteraan yang merata dari Sabang sampai Merauke.
