Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri, menegaskan komitmen PDI Perjuangan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Ia menekankan pangan adalah urusan hidup-mati sebuah bangsa dan harus menjadi prioritas pembangunan.
“Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,” kata Rokhmin, Selasa (23/9/2025).
Rokhmin menjelaskan bahwa saat ini revisi Undang-Undang Pangan sedang dibahas untuk memastikan kesejahteraan petani dan nelayan.
Hal ini ia sampaikan dalam rangka peringatan Hari Tani, saat berdialog langsung dengan kelompok petani di Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi.
“Salam dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk keluarga besar petani. Bung Karno dulu mengingatkan, pangan ini mati hidupnya negeri. Kalau petani tak sejahtera, bangsa bisa gagal,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, turut menegaskan bahwa pangan adalah soal hidup-mati sebuah bangsa. Ia menekankan pentingnya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memastikan kesejahteraan petani agar produksi pangan terjaga.
Hasto menerima simbol cangkul dari perwakilan petani, sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi sekaligus Bupati Bekasi, Ade Kuswara, menerima simbol parang. Menurut Hasto, pertanian menyangkut tanah, air, benih, dan matahari, sehingga kepemilikan lahan minimal 1,5 hektare per petani harus dijamin.
“Kalau tanahnya tidak cukup, pemerintah pusat, daerah, dan DPR harus hadir. Redistribusi lahan negara harus dilakukan agar petani penggarap punya tanah sendiri, bukan sekadar buruh tani atau penggarap lahan industri,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, para petani menyampaikan aspirasi dan keluhan. Ibu Ani meminta agar harga beras dijaga minimal Rp12 ribu per liter agar tetap terjangkau. Kelompok Tani Kramat Kaya II menyoroti kerusakan pintu air, sementara Pak Asep dari Desa Sukawerta mengeluhkan saluran air yang belum dinormalisasi sehingga kerap menyebabkan gagal panen.
Hal serupa disampaikan Pak Yanto dari Kelompok Tani Kedugede II. Ia menyoroti tiga persoalan utama: normalisasi saluran air dari hulu, kesulitan solar untuk traktor akibat minimnya SPBU di Bekasi, serta dukungan agar program benih IR64 dari Pemprov Jawa Barat dapat terlaksana.
Menjawab aspirasi tersebut, Bupati Bekasi Ade Kuswara menegaskan komitmen pemerintah daerah menjadikan Bekasi sebagai lumbung pangan berkelanjutan. Ia menyebut Perda tentang perlindungan lahan pertanian sudah disiapkan.
“Kami akan menertibkan bangunan liar untuk normalisasi sungai. Dalam RPJMD, pertanian menjadi prioritas, termasuk alokasi jaminan sosial untuk keluarga petani,” jelasnya.
Hasto juga mengingatkan agar lahan subur tidak dikonversi menjadi kawasan industri.
“Kalau lahan pertanian hilang, pangan kota pun terancam. Arahan Ibu Megawati jelas, lahan subur harus dipertahankan. Kita harus perkuat organisasi petani agar siapapun yang hendak memotong jatah pupuk, benih, solar, atau air, dihadapi bersama sebab hukum harus ditegakkan. Semoga Hari Tani ini membangkitkan semangat kita turun membantu petani,” tuturnya.
Masih dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional Tahun 2025 yang jatuh pada 24 September, DPP PDI Perjuangan juga menggelar Seminar Nasional Hari Tani di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, sebagai bentuk konsolidasi gagasan untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional.
