Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) mengimpor 105.000 unit mobil niaga dari India dikaji ulang.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan upaya pemerintah memperkuat industri dan rantai pasok dalam negeri.
Said menilai pengadaan kendaraan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya memberikan dampak ekonomi langsung bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan penyerapan tenaga kerja.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
“Setiap belanja yang menggunakan APBN harus diperhitungkan manfaat ekonominya bagi dalam negeri. Jangan sampai anggaran negara dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional,” kata Said Abdullah dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).
Ia menyebut program prioritas pemerintah di bawah Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sejatinya diarahkan untuk menggerakkan ekonomi domestik dari sektor hulu hingga hilir.
MBG dan KDMP, jelas Said, diharapkan mendorong tingkat permintaan bahan-bahan pangan yang bisa dipenuhi dari desa. Agar peningkatan permintaan bisa dipenuhi, dari sisi hulu, tugas Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
Dengan demikian sirkulasi perekonomian di desa tumbuh, dan dengan sendirinya mengurangi produk pangan impor. “Arsitektur perekonomian inilah yang seharusnya dipahami utuh oleh bawahan presiden, termasuk yang ada di BUMN,” tuturnya.
Menurut Said, sektor manufaktur nasional selama ini belum tumbuh optimal. Ia mengutip data yang menunjukkan pertumbuhan industri manufaktur sejak 2011 berada di bawah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), padahal sektor tersebut diharapkan menjadi penggerak hilirisasi sumber daya alam sekaligus penyerap tenaga kerja.
“Sektor manufaktur seharusnya menjadi andalan untuk memperkuat ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja. Saat ini masih banyak lulusan perguruan tinggi yang belum terserap,” ujarnya.
Said juga menyoroti potensi dampak ekonomi dari rencana impor kendaraan tersebut. Berdasarkan kajian Center of Economic and Law Studies (Celios), impor mobil niaga dalam jumlah besar berpotensi menekan perekonomian nasional, mulai dari penurunan PDB hingga berkurangnya pendapatan tenaga kerja di sektor otomotif.
Ia mempertanyakan apakah Agrinas telah menjajaki kerja sama dengan produsen otomotif dalam negeri. Menurutnya, jumlah pengadaan kendaraan yang mencapai 105.000 unit hampir setara dengan total produksi mobil niaga nasional dalam satu tahun.
“Jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, dampaknya bisa besar, mulai dari menggerakkan industri otomotif nasional, membuka lapangan kerja baru, hingga menciptakan efek berganda bagi perekonomian,” kata Said.
Baca: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap di Perbankan
Selain itu, ia mengingatkan bahwa rencana pembelian kendaraan tersebut menggunakan skema APBN multiyears di tengah ruang fiskal yang terbatas. Karena itu, aspek efisiensi tidak hanya dilihat dari harga pembelian awal, tetapi juga harus mempertimbangkan layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, serta jaringan perawatan kendaraan.
“Pertimbangan efisiensi tidak cukup hanya dari harga beli. Harus dihitung juga keberlanjutan penggunaan, termasuk layanan purna jual dan kesiapan infrastrukturnya,” ujarnya.
Said menegaskan, kebijakan pengadaan barang pemerintah seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat industri nasional dan rantai pasok domestik. Ia pun meminta rencana impor tersebut tidak dilanjutkan.
“Lebih bijak jika langkah ini tidak sekadar dikaji ulang, tetapi dibatalkan agar anggaran negara benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi rakyat,” kata Said.
