Simalungun, Gesuri.id – Wakil Ketua DPRD Simalungun dari Fraksi PDI Perjuangan Samrin Steven Girsang mendesak pemerintah pusat segera menetapkan banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra sebagai Bencana Nasional. Politisi PDI Perjuangan itu menilai penanganan selama 10 hari terakhir menunjukkan pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas menangani bencana berskala besar.
Samrin menyampaikan, data terbaru dari BNPB mencatat setidaknya 914 orang meninggal dunia dan hampir 400 lainnya masih hilang. Angka tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa penanganan bencana tidak bisa lagi didelegasikan pada pemerintah daerah semata.
“Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penanganan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Negara harus hadir lebih kuat melalui status bencana nasional,” ujar Samrin, Minggu (7/12/2025).
Sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Simalungun, Samrin menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, penetapan status bencana nasional akan membuka akses dukungan penuh pemerintah pusat, mulai dari logistik, alat berat, tenaga medis hingga rehabilitasi pascabencana.
Ia juga menyoroti lambatnya pendataan kerusakan yang membuat banyak warga belum terjangkau bantuan. Jalan dan jembatan yang rusak parah juga menghambat distribusi logistik, memperburuk situasi di sejumlah daerah yang masih terisolasi.
“Di Sumut saja, 329 jiwa menjadi korban. Jika digabungkan dengan Aceh dan Sumbar, jumlah korban sudah lebih dari 900 jiwa. Ini jelas melampaui kemampuan daerah,” tegasnya.
Samrin meminta kementerian terkait mempercepat pemulihan akses vital, terutama jalur distribusi bantuan. Tanpa upaya signifikan dari pemerintah pusat, ia khawatir jumlah korban dan dampak lanjutan bencana akan terus bertambah. “Negara harus hadir, bukan hanya daerah,” pungkasnya.
